Pak Sultan Tidak Boleh Berpolitik?

Apakah wibawa sultan dirasa oleh capres 2014 ” terlalu kuat ” ? (viva.co.id)

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” – Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Akhirnya Pak Sultan mendapatkan kepastian untuk melanjutkan tradisi turun temurun beliau sebagai Sultan dan didampingi wakilnya Pakubuwono. Tapi ada satu hal yang menghentak negeri ini , kompromi yang harus disanggupi Pak Sultan menghadapi kroni anggota dewan . Melepaskan keanggotan partai , yang artinya melepas sebagian haknya untuk berpolitik yang dijamin sepenuhnya oleh UUD dan bahkan ditegaskan di konvensi Internasional bernama ICCPR pada tahun 1966.

International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR 1966) berkaitan dengan hak pilih warga negara menegaskan dalam Pasal 25 yang menyebutkan bahwa: “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk tanpa pembedaan apapun seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ICCPR dan tanpa pembatasan yang tidak wajar baik untuk berpartisipasi dalam menjalankan segala urusan umum baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas, selanjutnya untuk memilih dan dipilih pada pemilihan berkala yang bebas dan dengan hak pilih yang sama dan universal serta diadakan melalui pengeluaran suara tertulis dan rahasia yang menjamin para pemilih untuk menyatakan kehendak mereka dengan bebas, dan untuk mendapatkan pelayanan umum di negaranya sendiri pada umumnya atas dasar persamaan. Ketentuan di atas ditujukan untuk menegaskan bahwa hak pilih merupakan hak asasi. Pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan hak tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi warga negara.

Sultan memang telah mengklarifikasi pada rabu pagi bahwa beliau  siap melepaskan diri dari keanggotaan partai politik. Ini adalah komitmen Sultan dalam mematuhi ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Huruf n Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tidak boleh menjadi anggota partai politik. Benar benar karakter seorang pemimpin yang dengan legawa melepas hak haknya demi kepentingan rakyat Jogja yang selalu merindukan Pak Sultan. Tapi tahukah pak sultan bahwa beliau seharusnya mempunyai hak untuk memperbaiki nasib yang lebih luas dari Jogja , dimana kita disini butuh bantuan untuk melepaskan diri dari belenggu “oknum” dalam pemerintahan?

Wibawa Sultan Terlalu Kuat

Takutkah SBY akan Kewibawaan Sultan? (padang-today.com)

Sudah lama terdengar gonjang ganjing Sang Sultan akan ikut bertarung dalam bursa pencalonan presiden. Mulai dari Partai Republikan yang secara resmi mendukung sultan menjadi presiden , dengan memasang foto fotonya pada kampanye Pemilu 2009 , yang akhirnya tidak masuk parlemen . Bahkan DPD Golkar DIY pun mengusulkan pada Rapimnas III Partai Golkar di Bogor, Jawa Barat akan mendukung memasangkan Bakrie dengan Pak Sultan . Bahkan sultan pun dengan santainya saat deklarasi juru kampanye di Keraton Kilen, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu 7 Desember 2008 mengatakan bahwa sudah banyak partai yang mendukung beliau.

Wibawa sultan yang sudah terlalu kuat , baik dalam kepiawaiannya dalam membangun Jogja tetap istimewa , dengan pasar tradisionalnya yang masih terus hidup , budaya jawa yang masih melekat kuat dan justru melekatkan turis domestik bahwan manca ke Jogja. Badan Pusat Statistik (BPS) DIY melansir, jumlah tamu yang menginap di hotel secara keseluruhan berjumlah 287.090 orang pada liburan akhir tahun 2011. Belum yang sekedar mampir di jogja untuk menikmati kelezatan gudeg wijilan atau menginap di rumah saudara.

Hal ini tentu saja meresahkan banyak kalangan elite politik yang notabene menganggap Sultan ” common enemy ” , Prabowo jika ditandingkan dengan Sultan jelas kalah karena beliau masih mempunyai nilai negatif dan kenangan yang sulit dilupakan oleh masyarakat atas Makar Mei-nya . Hatta Rajasa sang insinyur yang sebagai kepala renegoisasi untuk PT. Freeport saja sampai sekarang belum ditanggapi oleh PT. Freeport , bahkan ditentang sang CEO Richard Adkerson . Adkerson mengatakan bahwa Freeport dilindungi kontrak karya, bukan hukum (UU) pertambangan yang baru yang menetapkan tentang bea keluar (BK) untuk ekspor mineral, termasuk tembaga dan emas. Ini pertama kalinya seorang menteri tidak dianggap oleh seorang CEO yang seharusnya bisa dengan mudah ditendang.

Bakrie sudah terlalu banyak membuat masalah dengan anak perusahaannya yang tak terhitung banyaknya , ada TV One yang terlihat sengaja selalu menjatuhkan musuh politik Bakrie bahkan terus mengulang ulang pidato Bakrie saat rapimnas layaknya propaganda.

Bahkan proses pembayaran lumpur lapindo yang dalam tv viva group disebut sebagai ” lumpur porong ” belum selesai selesai , bahkan akhirnya rakyatlah yang harus membayar ganti rugi karena dimasukkan sebagai bencana alam , tentu saja oleh orang orangnya di DPR.  ahli geologi pun telah menyatakan lumpur lapindo murni kesalahan pengeboran karena dinding harus dipasang hingga kedalaman 8.500 feet, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dipenuhi. Bahkan, lanjut Kersam, pengeboran terus dilakukan hingga kedalaman 9.297 feet. Memang mustahil Sidoarjo yang berjarak 275 km bisa terkena dampak lapindo yang hanya memiliki radius dampak terjauh 100 km . Gedung lain di Sidoarjo yang tidak terkena luapan lumpur pun terlihat kokoh kokoh saja. Fakta itu disampaikan oleh beberapa pakar saat memberi keterangan selaku ahli dalam sidang uji materil Pasal 19 UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN dan Pasal 18 UU No.4 Tahun 2012 tentang APBN-P 2012 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Si ibas dan Bu Ani pun terganjal citra demokrat dan sang ayah yang selalu buruk. Mulai dari proyek hambalang hingga bailout Century yang tidak kunjung habisnya. Ibas pun jarang terdengar dalam dunia perpolitikan indonesia , justru Ruhut sang raja minyak yang sering muncul membela nama baik partai Demokrat.

Megawati yang selalu memajang foto beliau dengan sang ayah dalam kampanye pun mustahil menang lagi, Sudah terhitung 3 kali mencalonkan diri sejak jaman Gus Dur , yang saat itu didominasi PDIP di parlemen pun tidak terpilih. Sang suami taufik kiemas pun malah menyindir istrinya karena lebih bodoh daripada keledai yang terperosok hanya sekali. “Ini manusia kok mau terperosok tiga kali, empat kali, ”

Uenak jamanku to? (viva.co.id?)

Cukuplah harapan saya dan mungkin mewakili orangyang mencintai negara ini dengan sepenuh hati , tapi seringkali dicampakkan oleh negara ini dengan program yang tidak pernah sampai ke tangan saya , apalagi ke tangan para warga miskin yang sangat menginginkan untuk menikmati indahnya kue pembangunan dengan uang rakyat yang pertumbuhannya katanya mencapai 6% per tahun. Kami butuh Pak Sultan untuk melakukan ekspansi kekuasaan!

Refrensi : http://bit.ly/UaigCW

Categories: Ulasan | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: