Tolak Mainstream! ~ Tentang Mengapa Ahok (Mungkin) Seganas Ratu Atut

Tolak Mainstream! ~ Tentang Mengapa Ahok (Mungkin) Seganas Ratu Atut

Hari ini permainan korupsi sudah sedemikian canggih. Demikian juga Demokrasi. Definisi korupsi tidak hanya melulu pada sesuatu yang terhitung pada pelaporan keuangan publik.

Demokrasi sekarang ini menghasilkan demokrasi yang ala antah berantah. Kekerasan atas pelaksanaan menyampaikan pendapat menurun, transparansi keuangan semakin bias.

Berturut-turut, dengan ditahannya Hartati Murdaya, LHI dan dicekalnya Ratu Atut oleh KPK pada kasus-kasus yang berbeda, dengan semakin meningkatnya opini keuangan auditor Independen Negara (BPK) terhadap laporan keuangan APBD-APBN, menyiratkan korupsi pada praktek pelaksanaannya oleh pemegang kekuasaan tidak hanya melulu pada anggaran pemerintah.

Korupsi yang gencar dikampanyekan untuk diperangi oleh Amin Rais dan Kawan-kawan pada masa awal reformasi, pada praktik lapangannya terhadap penguasa Daerah mula-mula terjadi di Sumatera Barat pada periode awal 2000an dimana 90% dari anggota DPRD Provinsi yang aktif pada masa itu diperiksa untuk disangkakan melakukan praktek korupsi atas APBD provinsi yang bersangkutan yang meluas hingga menasional dengan dikasuskannya ratusan oknum-oknum pelaksana pemerintahan di seluruh daerah di Indonesia oleh, utamanya institusi penegak hukum yang ada saat itu, Kejaksaan dan Kepolisian RI, hingga saat ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri baru mulai tajinya sejak diketuai Antasari Azhar periode 2007 an, walau pada awalnya sempat diragukan, dengan ditangkapnya tokoh-tokoh penting pemerintahan pada tingkat nasional seperti Al Amin Nasution pada kasus proyek APBN di Sumatera Selatan, Syamsul Nursalim(yang tidak pernah tertangkap sampai sekarang), Urip Tri Gunawan, dan terutama Besan Presiden SBY sendiri saat itu, Aulia Pohan pada kasus Yayasan BI.

Sementara KPK periode sebelumnya (2003-2008) lebih banyak melakukan tindakan administratif dengan transisi peleburan Tim Gabungan Tindak Pidan Korupsi (TGTPK) yang anggotanya saat itu antara lain Jaksa Agung sekarang, Basyir Arief dan Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN).


Komisi Pemberantasan Korupsi

Secara sederhana perubahan tren korupsi pejabat Negara, berubah pada kasus Hartati Murdaya, LHI dan (diduga) pada Ratu Atut, oleh KPK sekarang ini, yang dapat diidentifikasi sebagai sesuatu yang lebih berkutat pada yang non anggaran.

Namun ini adalah pemahaman yang, sekali lagi, sederhana.

Secara peraturan hukum, KPK membedakan diri dengan Kejaksaan Agung dan kepolisian RI dengan membatasi kasus korupsi yang bernilai di atas 1 Milyar. Kasus yang 100 ribu rupiah dapat diusut oleh Inspektorat, Profesi dan Pengamanan pada Polri, Komisi Ombudsman dan lain-lain, termasuk yang ratusan juta pada Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI.

KPK, menindak, sekali lagi dengan segenap keistimewaan yang melekat pada dirinya, seperti anggaran yang besar, yang menjadikan tanggung jawabnya besar, sarana dan prasarananya canggih, kewenangan menyelidik, menyidik dan menuntut sekaligus, pada kasus yang bernilai uang besar.

Sementara itu di sudut nyaman ibukota Jakarta duduk Zhong Wan Xie, alias Ahok alias Basuki Tjahaja Purnama untuk berkuasa sebagai orang nomer 2 di Ibukota Indonesia dengan menjual slogan Bersih, Transparan dan Profesional dengan jumawanya. Pada kalangan tertentu, tentu slogan ini yang tidak diketahui tentang apa, adalah slogan yang baik mengenai pemerintahan.

Membandingkan Ahok dengan Ratu atut adalah hal yang tepat untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan Bersih, Transparan dan Profesional tersebut. Ratu Atut adalah anak sulung juragan paling kaya di daerah Banten yang memiliki ratusan usaha dan bantuan tidak terhitung kepada rakyat Banten.

Kekayaan resminya yang dilaporkan ke KPK adalah senilai kurang lebih 40 Milyar. Tapi kekayaan itu adalah kekayaan 7 tahun yang lalu!. Kekayaan sebesar itu adalah kekayaan pada masa awal ia menjabat sebagai pemimpin pemerintahan, yang artinya ia sudah kaya sejak sebelum berkuasa. Bahkan bisa dikatakan sudah kaya sejak lahir!.
( http://www.sindonews.com/read/2013/10/04/13/790852/ini-harta-kekayaan-gubernur-banten-ratu-atut )

Dan 7 tahun yang lalu nilai kekayaan, misalnya tanah atau rumah, dapat meningkat puluhan kali lipat di masa sekarang. Sehingga misalkan ia tidak digaji dan sekaligus tidak menghidupi dirinya dengan kekayaannya itu,kekayaan Ratu Atut saat ini tetap bisa meningkat 4-10 kali lipat dari 7 tahun yang lalu.

Pun tidak banyak yang dapat dibuktikan bahwa pengelolaan APBD provinsi Banten yang dipimpinnya adalah buruk. Artinya bisa jadi Ratu Atut tidak korupsi. Jika korupsi adalah korupsi yang dimaknai secara sederhana.

Sementara itu Ahok adalah anak seorang pengusaha keturunan biasa di daerah Belitung timur, dimana jamak di daerah Pontianak,Bangka-Belitung (PBB) kita menemukan seorang keturunan tionghoa yang bekerja sebagai kuli, misalnya. Dan Dari profilnya di wikipedia, yang diambil dari situsnya http://www.Ahok.org Ahok diketahui mulai berusaha di Belitung sejak menamatkan sarjananya di Jakarta. Pada tahun 1995. ( http://id.wikipedia.org/wiki/Basuki_Tjahaja_Purnama )

Di 2004 diketahui ia mulai masuk ke politik lokal dengan menjadi anggota DPRD tingkat Kabupaten, dan di 2005 ia terpilih menjadi seorang Bupati. Kekayaan Ahok pada 2007 ketika ia menjabat sebagai anggota DPR-RI dari Golkar adalah sekitar 7 Milyar rupiah. ( baca di http://us.log.viva.co.id/news/read/297900-ini-kekayaan-ahok ).

Pada maret 2012 basuki melaporkan ke KPK bahwa kekayaannya telah mencapai 12 Milyar (baca di http://megapolitan.kompas.com/read/2013/04/24/09041477/Ini.Jumlah.Harta.Kekayaan.Basuki ).

Pada periode antara 2007-2012 ini diketahui bahwa situs pribadinya tersebut acap melaporkan Transparansi yang dijadikannya slogan dengan misal, melaporkan hasil kunjungan kerja DPR, senilai beberapa juta rupiah, berapa gaji yang diterimanya dan lain-lain.

Yang sama sekali tidak menjelaskan kenapa dalam 5 tahun kekayaannya bisa meningkat 5 Milyar rupiah, Namun menjelaskan sedikit kenyataan mengenai praktek formal pencatatan keuangan Negara/APBN.

Ratu Atut yang dengan kekayaan sebelum menjabat telah mencapai 40 milyar rupiah 7 tahun lalu disangkakan korupsi oleh KPK karena kasus Non Anggaran yaitu suap di sengketa Pilkada, bagaimana dengan Ahok yang sama-sama seorang pejabat public namun memiliki ketenaran sama tingginya saat ini?

Jika transparan adalah slogan yang diemban Ahok maka kekayaannya yang meningkat dengan tidak wajar dapat didefinisikan sendiri bahwa transparan disini adalah transparan dalam menjelaskan peningkatan kekayaan secara wajar.

Dari situ mungkin dapat juga didefinisikan istilah bersih pada slogan si Zhong Wan Xie ini adalah tidak ketahuan melakukan korupsinya, terutama pada tren korupsi non anggaran yang lebih sulit terdeteksi, serta professional melayani media dengan kenyataan bahwa pada popularitas media Ratu Atut sangat berbanding terbalik dengan apa yang terjadi dengan Ahok yang mana kenyataannya Ratu Atut telah disangka Korupsi, sebelum ia diperiksa, diselidiki, disidik, diadili dan divonis, sementara Ahok, hidup dengan Bersih, Transparan Profesionalnya tersebut.

Ahok pada media non mainstream diduga adalah seorang cukong yang menguras kekayaan Belitung Timur pasca berhenti beroperasinya PT. TImah, yang sampai hari ini masih dilanjutkan oleh adiknya yang menjabat sebagai Bupati, di tengah kemiskinan pelik masyarakat disana. Pun ia juga diduga sebagai pengumpul/calon pengumpul dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan besar di DKI Jakarta, yang merupakan 10% dari total GDP/kekayaan Indonesia, yang tidak termasuk pada APBD DKI yang sekitar 50 Trilyun.
(http://megapolitan.kompas.com/read/2013/08/19/0831059/Ada.yang.Mau.Laporkan.soal.Ahok.Center.ke.KPK )

Atas semua narasi di atas, dugaan permainan non anggaran Ahok, adalah bisa jadi benar, terutama pada perbandingannya dengan Ratu Atut,yang didasarkan pada “seseorang disangkakan korupsi karena kekayaan seseorang tersebut”.

Silahkan berdebat, karena bila media mainstream sudah berhasil menghadapkan kita hanya pada satu sudut pandang, satu sudut citra, maka bisa saja suatu saat kitalah yang menjadi korban keganasan media yang menghasut masyarakat dan publik luas untuk menjadi musuh kita. Tolak mainstream!

Whoever controls the media, controls the mind.
Jim Morrison

Categories: Uncategorized | 1 Komentar

Navigasi pos

One thought on “Tolak Mainstream! ~ Tentang Mengapa Ahok (Mungkin) Seganas Ratu Atut

  1. Bingung harus percaya kemana. Media udah ga bisa dipercaya lagi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: