Sertifikasi Halal untuk Obat Tidak Seharusnya Ditolak

Sertifikasi Halal untuk Obat Tidak Seharusnya Ditolak

Beberapa hari ini publik disodorkan berita tentang wacana sertifikasi halal terhadap produk-produk farmasi. Menyikapi hal ini, Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi, menyatakan penolakannya terhadap sertifikasi halal produk farmasi yang terangkum dalam Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH). Alasan mendasar yang disampaikan Menkes adalah banyak sekali obat dan vaksin yang mengandung unsur babi. Jika RUU ini disahkan, maka akan berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan.

Sejarah perkembangan obat-obatan

Terkait dengan hal ini, kita ketahui bersama bahwa era sekarang adalah era dimana teknologi berkembang sangat pesat. Semua bidang, termasuk bidang kesehatan, tidak luput dari ekspansi teknologi ini. Setiap saat ilmu pengetahuan terus berkembang yang kemudian dikonversi menjadi produk melalui sentuhan teknologi.

Pada awal sejarahnya, obat-obatan memang dikembangkan dari bahan-bahan biologi, seperti dari hewan dan tumbuhan. Banyak ramuan-ramuan yang memang diracik dari bahan dasar hewan maupun tetumbuhan. Siapa yang tidak kenal jamu, ginseng, dan ramuan khas dari China yang digunakan oleh tabib-tabib zaman dahulu untuk mengobati orang sakit. Bahkan, bisa ular pun dijadikan obat. Zaman sekarangpun obat-obat jenis ini masih dengan mudah dapat kita jumpai.

Seiring dengan kemajuan zaman dan berbagai macam tuntutan, jenis pengobatan pun perlahan mengalami evolusi. Dari yang dulunya tradisional, sekarang menjadi lebih modern. Dari yang dulunya penanganannya lambat, sekarang menjadi lebih cepat. Tidak ketinggalan pula, dari yang dulunya selalu memanfaatkan bahan-bahan biologis, sekarang telah merambah pada proses sintetik kimiawi. Itulah sentuhan teknologi.

Obat-obatan yang mengandung babi

Secara umum ada dua jenis hewan yang sering dijadikan bahan dasar dalam pengembangan obat. Ke-2 hewan itu adalah babi dan sapi. Hasil penelitian ini didasari pada temuan bahwa ke-2 jenis hewan ini memiliki perbedaan yang paling sedikit dari sisi fisiologinya jika dibandingkan dengan manusia. Insulin babi, misalnya, hanya berbeda 1 asam amino saja dibandingkan dengan insulin manusia. Insulin sapi berbeda 3 asam amino dibandingkan insulin manusia.

Setelah hasil penelitian ini dipublikasikan, maka meledaklah bahan-bahan obat yang berasal dari ke-2 hewan ini. Sebutlah insulin, heparin, pankreatin, dan lain-lain. Secara umum, obat-obatan yang berbahan dasar protein, selalu dikembangkan dari ke-2 jenis hewan ini.

Keberhasilan ini ternyata dibarengi dengan keterbatasan di sisi lainnya. Salah satu keterbatasan itu menyangkut religious beliefs dan lifestyle. Bahan-bahan yang diderivasi dari babi ternyata mendapatkan resistensi dari umat Islam dan Yahudi. Sebaliknya, bahan obat yang berasal dari sapi bertolak belakang dengan kepercayaan umat Hindu.

Perkembangan obat sintetik

Menyadari keterbatasan ini, pihak industri farmasi dan para peneliti di seluruh dunia terus melakukan pencarian bahan obat baru. Hal ini semakin dipertegas lagi oleh meningkatnya tuntutan untuk mempertimbangkan latar belakang kepercayaan dalam pemberian terapi.

Lebih jauh, pemanfaatan bahan-bahan biologi (hewan dan tumbuhan) sebagai bahan obat akan berakhir pada sebuah pertanyaan, “Seberapa banyak hewan dan tumbuhan yang akan diekploitasi demi untuk bahan obat?”

Dua hal inilah yang menjadi pemicu utama revolusi pengembangan obat ke obat sintetik. Belum lagi tingkat kontaminasi biological products terhitung cukup tinggi jika dibandingkan bahan-bahan lainnya.

Pada akhirnya, pembuatan obat secara sintetik pun dilakukan. Melalui ilmu-ilmu terkait, kimia medisinal, teknologi farmasi, rekayasa genetika, dan lain-lain, obat sintetik pun dibuat. Secara sederhana kita bisa mendefinisikan obat sintetik sebagai obat yang dibuat melalui serangkaian reaksi atau rekayasa kimia di laboratorium. Mereka yang berkutat pada ilmu kimia medisinal akan sangat paham tentang cara mengotak-atik struktur kimia untuk mencari potensi obat baru.

Obat sintetik inilah yang kemudian “meniru” struktur maupun efek bahan obat yang berasal dari hewan (babi dan sapi) maupun tumbuhan, walaupun tidak berkaitan secara langsung. Sebagai contoh, jika dulu banyak narkotik yang didapatkan dari tumbuhan, misalnya ganja, maka bahan-bahan narkotik sudah bisa disintesis sendiri. Para ahli membuat struktur yang mirip dengan yang terdapat di ganja lalu diproduksi secara komersial.

Contoh lain adalah insulin yang diberikan kepada penderita diabetes mellitus. Jika dulu insulin memang hanya terbuat dari bahan dasar insulin babi (porcine insulin), maka sekarang, berkat para peneliti, insulin di pasaran sudah banyak yang berbahan dasar sapi (bovine insulin). Selain itu, sejak awal 80-an, juga sudah dikembangkan insulin sintetik untuk mengantisipasi reaksi-reaksi penolakan tubuh terhadap insulin yang berasal dari spesies lain.

Bahan tambahan obat

Akan tetapi, masalah tidak sampai di situ. Walaupun zat aktif telah berhasil disintesis tanpa melibatkan bahan biologis, namun untuk bisa memberikan efek yang diinginkan, maka zat aktif tersebut harus ditambahkan dengan bahan tambahan (additive ingredients).

Permasalahan kemudian kembali muncul karena banyak jenis bahan tambahan yang ternyata juga berasal dari hewan dan tumbuhan. Sebagai contoh adalah penggunaan gelatin pada cangkang kapsul. Gelatin diderivasi dari kolagen yang ada pada hewan, terutama babi dan sapi, yang digunakan secara luas dalam banyak produk.

Cangkang gelatin menjadi pilihan utama karena memberikan sifat-sifat yang bisa mendukung munculnya efek obat yang lebih baik. Karena itu, banyak pabrik farmasi yang tetap mempertahankan penggunaan cangkang kapsul gelatin dalam produknya.

Walaupun begitu, banyak produk farmasi yang menggunakan cangkang kapsul berbahan gelatin sapi (bovine), sehingga relatif lebih terjaga kualitas kehalalannya. Lebih jauh, jika Anda seorang penganut Hindu, yang tidak mau menggunakan produk-produk dari sapi, atau Anda vegetarian, maka Anda bisa mentaktisinya dengan mengonsumsi bentuk sediaan lain dari zat aktif yang sama, misalnya dalam bentuk sirup.

Yang ingin saya tekankan di sini adalah alternatif itu akan selalu ada. Jadi, kita jangan terjebak pada sebuah pilihan obat yang jelas-jelas ditolak pasien karena ingin mempertahankan keyakinannya.

Apa yang harus dilakukan sekarang?

Di negara-negara maju, isu tentang terapi yang diberikan berdasarkan hasil diskusi aktif dengan pasien terus berkembang. Bahkan, di Denmark, seorang dokter berkewajiban menjelaskan rencana terapi yang akan dilakukannya, termasuk komposisi obat yang diberikan, kepada pasien. Hal ini menjadi penting karena adanya beberapa ketentuan yang menyangkut religious beliefs sang pasien. Tentu saja hal ini harus dihormati karena terkait langsung dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Article 18 of Human Rights Act termaktub “Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance“.

Karena itulah, ada beberapa prinsip dasar yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi masalah ini.

Pasien berhak tahu dan terlibat dalam pengambilan keputusan seorang dokter. Pasien memiliki hak untuk tahu tentang komposisi dari obat yang diserahkan oleh apoteker. Pasien juga memiliki hak untuk menolak obat yang diresepkan jika memang bertentangan dengan kepercayaan yang dianutnya. Hal ini sejalan dengan amanat World Medical Association (WMA) Declaration of Lisbon on the Rights of the Patient.

Harus diakui bahwa informasi mendetail tentang komposisi suatu obat sangat terbatas. Untuk ini, maka apoteker, perawat, maupun dokter, jika diperlukan, bisa menghubungi pihak pabrik yang memproduksi obat yang bersangkutan.

Di sisi lain, dokter, perawat, dan apoteker harus proaktif pula untuk mengetahui latar belakang agama sang pasien, sehingga rencana terapi yang akan dilakukan bisa mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam agama pasien.

Jika penolakan seperti pada poin (1) terjadi, maka dokter, perawat, dan apoteker harus mempertimbangkan keberatan pasien tersebut seraya mencarikan alternatif obat yang sesuai untuk pasien. Di titik inilah, pegangan tentang produk farmasi yang mengandung babi beserta alternatif penggantinya perlu dibuat dan dijadikan panduan.

Tentu saja obat alternatif yang diberikan harus tetap mempertimbangkan faktor kecocokan obat itu terhadap pasien. Selain itu, efek farmakologi yang ditimbulkan dari obat alternatif itu perlu dipertimbangkan agar efek yang dihasilkan memuaskan.

Jika ternyata obat alternatif tersebut tidak tersedia atau tidak cocok dengan pasien, maka dokter/perawat/apoteker dan pasien perlu mempertimbangkan pendapat ulama atas masalah ini. Hal ini menjadi penting karena ijtihad sangat dibutuhkan untuk masalah-masalah, termasuk dalam masalah kesehatan, yang tidak ditemui dalilnya secara jelas dan tegas dalam Al Qur’an dan Al Hadits.

Poin-poin di atas adalah poin-poin utama yang diberlakukan di United Kingdom dan telah diterbitkan panduannya sejak 2004 lalu. ( http://www.mcb.org.uk/uploads/PBEnglish.pdf )

Nah, menurut saya, langkah-langkah di atas justru akan lebih sederhana lagi jika produk obat sudah ada sertifikasi halalnya. Singkatnya, pasien tidak perlu repot-repot menanyakan tentang kehalalan obat itu karena obat itu, misalnya, telah tersertifikasi halal. Selain itu, perawat, apoteker, maupun dokter tidak terlalu terbebani oleh tanggung jawab untuk menjelaskan kehalalan produk itu atau sampai harus, misalnya, menghubungi pihak industri farmasi untuk memastikan kandungan obat yang bersangkutan.

Karena itu, penolakan Menkes terkait dengan sertifikasi halal produk farmasi perlu ditinjau kembali. Justru sertifikasi halal sebuah produk, termasuk produk farmasi, bisa meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, apalagi di Indonesia yang notabene berpenduduk mayoritas Islam.

Di UK, menurut data yang tercantum pada “link panduan” di atas, ada sekitar 42% pasien Muslim yang tidak akan mengonsumsi obat yang diresepkan jika tidak yakin bahwa obat itu halal. Di sisi lain, sebanyak 58% pasien Muslim akan menghentikan konsumsi obat jika mereka tahu bahwa obat itu adalah mengandung bahan haram.

Nah, dengan adanya sertifikasi halal terhadap produk farmasi, maka pasien Muslim akan lebih percaya dengan keamanan obat tersebut, baik dari segi efek yang ditimbulkan maupun dari sisi kepercayaan yang dianutnya. Rasa percaya inilah yang kemudian akan mempengaruhi keyakinan dan kepatuhan pasien dalam menjalani terapi dan pada gilirannya bisa mempercepat proses penyembuhan.

Toh, jika memang ada obat/vaksin yang berkomposisi dari babi dan ternyata tidak ada alternatif obat/vaksin lain, misalnya pankreatin, maka berdasarkan prinsip kedaruratan, maka obat/vaksin itu tetap masih bisa diberikan kepada pasien.

So, tidak ada yang salah dengan sertifikasi halal produk farmasi. Jika memang Menkes tetap menolaknya, maka perlu dipertanyakan alasan sebenarnya di balik penolakan itu. Sertifikasi halal tidak akan merugikan pasien. Justru pasien tetap dinomorsatukan dengan sertifikasi ini. Begitu juga dengan profesi-profesi yang berhadapan langsung dengan pasien. Satu-satunya pihak yang deg-degan dengan aturan ini adalah industri farmasi.

“Wherever the art of Medicine is loved, there is also a love of Humanity. ”

― Hippocrates

Categories: Uncategorized | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: