Ketika Wajah Diplomat Kita Diperbarui

Indonesia’s Ministry of Foreign Affair – Marty Natalegawa

Kembali kita kehilangan seorang diplomat pejuang, Teuku Mohammad Hadi Thayeb, salah seorang pendiri Kementerian Luar Negeri yang lahir di Peureulak, Aceh pada tahun 1922 telah menghadap Al-Khalik pada tanggal 19 Januari 2014. Inna lillahi wainna ilaihi rojiun, manusia diciptakan dan kembali jua kepada-Nya. Pada hari yang sama dalam sambutan pelantikan kepada 12 pejabat Eselon II Kementerian Luar Negeri yang baru, Menlu Marty Natalegawa menekankan pentingnya pengabdian dari semua jajarannya: “Mari perkuat tekad untuk berjuang, memberi dan mengabdi kepada bangsa”.  Inti sambutan Menteri Luar Negeri tersebut sangat relevan dengan ucapan pelepasan jenazah Almarhum Duta Besar T.M. Hadi Thayeb yang disebutnya patut dipersonifikasikan sebagai tokoh dengan semangat pengabdian tinggi dan menjadi contoh bagi kita semua, diplomat penerus. Bagaimana tidak? Almarhun Hadi Thayeb memulai karirnya sebagai diplomat dengan menggunakan garasi mobil sebagai kantornya beserta meja kursi yang terbuat dari peti-peti kosong peninggalan tentara Jepang.

Ini mengingatkan kita pada keteladanan diplomat-diplomat pejuang lainnya yang menunjukkan dedikasinya kepada negara dan bangsa di era awal kemerdekaan RI. Ambil contoh Haji Agus Salim, diplomat yang pernah dua kali menjadi Menteri Luar Negeri ini hidup sangat sederhana. Mr. Schermerhon, Menlu Belanda yang pernah menjadi musuh dan sekaligus mitra kerjanya menuliskan dalam buku biografinya bahwa Agus Salim adalah seorang yang jenius menguasai secara sempurna 9 bahasa asing, namun punya satu kelemahan yaitu hidup melarat.

Begitu juga para diplomat dan pemimpin bangsa Indonesia seperti Sutan Sjahrir, Mohammad Hatta, Mohammad Roem, Jusuf Ronodipuro, Alexander Maramis dan lain-lainnya. Mereka hidup dengan penuh kesederhanaan, pikiran dan perhatiannya hanya tercurah pada pekerjaan utamanya sebagai diplomat dan negarawan dengan dilandasi pengabdian penuh kepada rakyat dan bangsanya. Semangat ’45 dengan semboyan “Hidup atau Mati” para pejuang kemerdekaan itu diubah dari medan perang dengan bersenjatakan bambu runcing ke meja perundingan dengan mengandalkan kepiawaian berargumen dan bersilat lidah.

Menyesuaikan Perubahan Zaman

Dengan keterbatasan sarana dan fasilitas di era awal Republik berdiri, kita banyak  menemukan pendekar-pendekar diplomasi yang mumpuni. Ada beberapa faktor yang mendukung para diplomat perintis tersebut berhasil menjalankan tugasnya dengan baik, antara lain: tingginya solidaritas negara-negara yang baru merdeka; persaingan sengit Blok Barat dan Timur untuk memperebutkan Dunia Ketiga; dukungan semangat nasionalis dari berbagai elemen di tanah air; tidak adanya peristiwa-peristiwa kontroversial di dalam negeri; profesionalisme dan kemampuan individu dari para diplomat; serta koordinasi yang solid dari semua pemangku kepentingan.

Runtuhnya tembok Berlin pada Musim Gugur 1989 yang menandai berakhirnya Perang Dingin antara pakta pertahanan NATO pimpinan Amerika Serikat dan Warsaw Pactpimpinan Uni Soviet, telah menyisakan satu-satunya Super Power yang menentukan dunia. Hilangnya ancaman penyebaran paham komunis-sosialis ini telah mengubah konstelasi geostrategis dunia. Sejalan dengan rontoknya satu-persatu rezim komunis totaliter di negara-negara Eropa Timur, pemerintahan otoriter di Amerika Latin dan benua Asia yang sebelumnya menjadi sekutu AS dalam membendung komunis internasional kini harus menghadapi tuduhan pelanggaran HAM.

Indonesia tidak terkecuali, sepanjang tahun 90-an menjadi bulan-bulanan LSM serta dikecam oleh negara-negara Barat dengan tuduhan melakukan pelanggaran HAM berat dan invasi militer di Timor Timur. Amerika Serikat yang memberikan restu dan dorongan masuknya tentara Indonesia ke Dili pada tahun 1975 dalam rangka menahan efek domino kemenangan kekuatan komunis dari Indocina, tidak lagi merasa perlu membelanya setelah Uni Soviet bubar, negara-negara Eropa Timur mulai menoleh ke sistem demokrasi a-la Barat, dan dengan sendirinya paham sosialis-komunis tidak lagi menjadi ancaman yang perlu diwaspadai. Perlu kiranya diketahui bahwa pasukan Indonesia menduduki ibukota Timor Timur, Dili pada tanggal 7 Desember 1975 hanya beberapa hari setelah Presiden AS Gerald Ford yang didampingi Menlu Henry Kissinger melakukan pertemuan dengan Presiden Suharto di Jakarta.

Di medan diplomasi yang sulit seperti ini, ternyata muncul diplomat kaliber dunia, Ali Alatas. Beliau menjadi palang pintu pemerintah Orde Baru menghadapi gempuran demi gempuran, kritikan bertubi-tubi dari dunia internasional terutama terkait dengan masalah Timor Timur, HAM dan demokrasi. Keberhasilan dan jasa-jasanya ketika menjabat sebagai Menlu RI dalam penyelesaian konflik internal, regional maupun internasional, khususnya yang terjadi di Kamboja, Filipina Selatan, Palestina dan Myanmar, ditambah dengan ide-idenya untuk memperjuangkan keadilan sosial-ekonomi global, penghentian percobaan senjata nuklir serta reformasi sistem voting/dominasi negara-negara adidaya dalam struktur PBB, telah menjadikan nama Ali Alatas dinomisasikan sebagai kandidat pemenang hadiah Nobel Perdamaian maupun posisi sebagai Sekretaris Jenderal PBB. Sayang kepiwaian diplomasi Ali Alatas tersandera dengan masalah Timor Timur yang disebutnya sebagai “a pebble in the shoe …”, bagaikan kerikil dalam sepatu yang terasa sangat mengganggu gerak langkah diplomasi Indonesia di bawah pimpinan Menlu Ali Alatas.

Setelah lengsernya rezim Orde Baru di bawah Jenderal Suharto yang berkuasa selama 32 tahun, pendulum kondisi sosial-politik di dalam negeri berayun dari pemerintahan otoriter dengan kekuasaan terpusat dalam satu tangan menjadi sistem pemerintahan yang dikuasai oleh para pemimpin daerah serta makin kuatnya suara parlemen terhadap pejabat eksekutif. Hal ini juga dengan sendirinya mengubah paradigma pelaksanaan kebijakan luar negeri menjadi Total Diplomacy dimana pelaku diplomasi bukan lagi monopoli para diplomat dari Kementerian Luar Negeri, tetapi dilakukan oleh semua pemangku kepentingan negara baik itu pejabat/pegawai pemerintah, anggota parlemen, pelaku usaha, cendekiawan/mahasiswa, media massa serta masyarakat sipil pada umumnya.

Selaras dengan perkembangan dunia, kebijakan luar negeri RI “bebas dan aktif” juga menyesuaikan arah pendekatannya dari “rowing between two reefs” – mendayung di antara dua karang, yaitu antara Blok Barat dan Blok Timur di era Perang Dingin menjadi “navigating a turbulent ocean”, mengingat tantangan yang dihadapi di era globalisasi semakin kompleks dan sulit diprediksi dengan munculnya non-state actors, pelaku-pelaku di luar institusi resmi kenegaraan yang ikut menentukan perkembangan dunia. Mereka bisa berasal dari pressure group atau lobbyist dari kalangan industrialis dan perusahaan multi-nasional yang mempunyai kepentingan bisnis ataupun berasal dari kelompok-kelompok radikal terorganisir trans-nasional yang mempunyai agendanya tersendiri.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memegang nahkoda pemerintahan RI dua periode penuh di era Reformasi telah menggariskan sikap politik luar negeri Indonesia berlandaskan “a million friends, zero enemy ” yang mengedepankan penguatan hubungan dengan dunia internasional pada tataran lembaga multinasional dan regional seperti PBB dan badan-badan internasional lain maupun hubungan bilatreral dengan semua negara di dunia. Itulah sebabnya maka ketika banyak negara menutup kedutaannya di luar negeri, Indonesia sebaliknya menambah perwakilannya di dunia hingga total berjumlah 131 perwakilan tingkat Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal. Belum lagi ditambah dengan Konsul-konsul kehormatan dari tokoh-tokoh masyarakat negara akreditasi (pengusaha, mantan diplomat, akademisi atau pemimpin informal) yang siap membantu memperjuangkan kepentingan Indonesia di negara setempat.

Mendambakan Indonesia Incorporated

Di era globalisaasi ini, perluasan kerjasama diplomatik internasional memang suatu keniscayaan baik secara bilateral maupun dalam konteks organisasi multilateral  mengingat permasalahan-permasalahan yang bersifat global, menembus batas-batas negara. Sejak memasuki abad ke-21 dunia dihadapkan pada ancaman kemanusiaan lintas negara yang memerlukan pananganan bersama dan berkelanjutan seperti: perubahan iklim, penyakit menular, terorisme, penyelundupan obat bius, perdagangan manusia, kelangkaan pangan, sumber energi dan sumber air bersih. Betapa wilayah Asia pernah dilanda krisis finansial-ekonomi tahun 1998 yang bermula dari Thailand dan merembet ke negara-negara tetangganya dan ketika sampai ke Indonesia bahkan berubah menjadi krisis multi-dimensi. Satu dekade kemudian pada tahun 2008Mortgage Meltdown, krisis gagal bayar kredit perumahan di Amerika Serikat telah meluas menjadi krisis finansial dunia.

Kiprah diplomasi Indonesia dalam dunia internasional sudah teruji dan tercatat dalam sejarah. Dimulai dengan penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955 yang merupakan cikal-bakal terbentuknya Gerakan Non-Blok, keterlibatan Indonesia di forum global sejatinya telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pelaksanaan diplomasinya dilakukan atas dasar prioritas dalam bentuk lingkaran konsentris sesuai urutan kedekatan dan kepentingan nasional, yaitu memperkuat kerjasama ASEAN di lingkaran pertama, kemudian lingkaran ke-2 adalah East Asia Summit (ASEAN + 8), PIF, MSG, SWPD, ACD dan ARF, lingkaran ke-3 keterlibatan Indonesia pada organisasi regional seperti APEC, ASEM, IOR-ARC dan AMD, dan lingkaran terluar dengan PBB, WTO, IMF, WB, OIC dan organisasi multilateral lainnya.

Untuk meningkatkan daya tawar dan kredibilitas di mata counterpart sesama diplomat baik tingkat regional maupun internasional, pemertintah Indonesia harus terlebih dahulu atau pada saat bersamaan membenahi dan menuntaskan berbagai masalah di dalam negeri yang bisa mengganggu citra dan harkat bangsa, yaitu: pemberantasan korupsi, pengentasan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran, pembenahan sistem demokrasi, penguatan toleransi, penciptaan good governance, penegakan hukum,(law enforcement), pencegahan pelanggaran HAM, pengelolaan TKI/TKW yang lebih baik, pembenahan sektor riil dan UKM, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, perbaikan sarana-prasarana umum, perlindungan situs-situs sejarah dan obyek-obyek wisata, serta pemeliharaan lingkungan hidup.

Faktor-faktor dari dalam maupun luar wilayah Indonesia tersebut saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain sedemikian rupa sehingga Dr. Hassan Wirajuda dalam periodenya sebagai Menteri Luar Negeri RI (2001-2009) menyebutnya sebagaiIntermestic Foreign Policy – perpaduan dan interaksi permasalahan internasional dan domestik yang harus ditangani secara simultan. Dengan modal dasar sebagai negara berpenduduk terbesar ke-4 dunia, demokratis ke-3 terbesar setelah India dan Amerika Serikat, berpenduduk muslim terbanyak, dan sumber daya alam melimpah, apabila mampu mengatasi atau setidaknya mengurangi masalah di dalam negeri, maka niscaya Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan yang disegani dunia. Tetapi sebaliknya semua modal dasar tersebut menjadi tidak berarti dan bahkan berbalik menjadi bahan cemoohan manakala para pemimpin bangsa Indonesia gagal menanggulangi persoalan internal tersebut. Terbukti red notice dari Interpol RI untuk mengekstradisi buronan pengemplang uang rakyat BLBI, tidak pernah digubris oleh negara-negara tetangga – yang justru dijadikan save haven bagi para koruptor kakap Indonesia.

Pemberitaan luas mengenai bencana alam silih berganti: tsunami, banjir bandang, banjir rob, gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, wabah penyakit di seantero negeri; siklus banjir besar lima tahunan di ibukota yang kini telah berubah menjadi setiap tahun dan melanda berbagai wilayah nusantara serta penderitaan para warganya; peristiwa penyiksaan dan kematian TKI/TKW yang berulang-ulang; beratnya beban tugas KPK dalam memproses kasus-kasus korupsi yang merambah ke semua lini pemerintahan; tingginya angka kriminalitas, kejahatan bersenjata, peredaran narkoba, perdagangan manusia sampai tindakan terorisme;  meningkatnya angka kecelakaan lalu-lintas; seringnya terjadi perkelahian antar pelajar/mahasiswa, antar warga kampung maupun yang bermotif sektarian, telah membuat potret buram bangsa Indonesia dan pada gilirannya juga mempersulit pelaku diplomasi untuk berperan secara sempurna.

Para diplomat juga secara psikologis terbebani dengan kehidupan hedonis – pamer kemewahan dari sejumlah pejabat pemerintah maupun anggota legislatif yang tidak jarang mendemonstrasikan sikap hedonisnya di luar negeri – pada saat mata dunia melihat dengan jelas pemberitaan CNN, BBC, ABC, NHK, Euronews atau Al-Jazeera mengenai perkampungan kumuh di balik gedung-gedung pencakar langit ibukota, antrian panjang pembagian sembako di banyak tempat di Indonesia, ratapan keluarga mengelilingi peti jenazah anggota keluarganya yang mengalami nasib tragis menjadi TKW-TKI di luar negeri, atau berita tentang anak-anak sekolah menyeberangi sungai a-la adegan film seri Indiana Jones dengan bergelantungan di sisa tali jembatan gantung yang ambruk – demi menggapai masa depan yang lebih baik.

Lebih dari itu, adanya pemahaman yang kurang tepat mengenai pelaksanaan Total Diplomacy di Era Reformasi yang agak kebablasan, dimana setiap lembaga baik tingkat Pusat maupun Daerah masing-masing bertindak sendiri melakukan hubungan dengan pihak luar negeri tanpa berkonsultasi dengan Kementerian Luar Negeri atau KBRI setempat. Kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya menambah kesulitan dan sekaligus tantangan para pelaku diplomasi. Kita sejatinya sangatlah mendambakan Indonesia Incorporated – program dan pembagian tugas yang jelas dan terkoordinir rapih dari semua yang terlibat dalam pelaksanaan diplomasi guna memperjuangkan kepentingan nasional secara maksimal. Termasuk dalam hal ini tentu saja harus kita hindari ‘internal politics’ – pertikaian dan persaingan tidak sehat yang terjadi di antara pejabat KBRI.

Mengedepankan Soft Power

Peristiwa-peristiwa internasional terkait kepentingan nasional yang kurang menguntungkan selalu dipersalahkan sebagai kegagalan diplomasi dari para diplomat, tanpa memperhatikan penyebab atau kaitan permasalahannya dengan unsur lainnya. Pemberian hadiah Nobel kepada Ramos Horta pada tahun 1996; lepasnya pulau Sipadan-Ligitan dari pangkuan NKRI pada tahun 2002; gagalnya penyelamatan nyawa TKW Ruwiyati dari hukum pancung; kasus-kasus kesewenang-wenangan seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, penyiksaan, kerja paksa tanpa upah, penyekapan sampai penembakan dengan dalih kriminal terhadap para TKI & TKW yang mengadu nasib di Malaysia dan negara-negara Timur Tengah dengan mudahnya selalu diasosiasikan dengan lemahnya kinerja jajaran Kementerian Luar Negeri. Para akademisi, wartawan, aktivis LSM dan juga wakil rakyat sering menganggap Menlu RI dan para diplomatnya kurang pro-aktif dan hanya bersifat reaktif. Di penghujung tahun 2013, dalam sebuah diskusi publik, Ketua Komisi I DPR-RI Mahfudz Siddiq mengusulkan penggabungan Kementerian Luar Negeri dengan Perdagangan guna memperoleh hasil diplomasi yang lebih besar.

Dalam menaggapi berbagai masukan dan kritikan, Kementerian Luar Negeri melakukan  pemebenahan sistem dan kualitas SDM-nya sepanjang waktu. Pada awal tahun 2002, segera setelah pelantikan sebagai Menteri Luar Negeri Kabinet Indonesia Bersatu I, Dr. Hassan Wirajuda melakukan benah diri dan restrukturisasi Kementerian Luar Negeri dengan membentuk unit-unit baru sesuai kebutuhan zaman, yaitu direktorat-direktorat yang khusus menangani Diplomasi Publik, Perlindungan WNI & BHI, Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Hak Azasi Manusia, serta Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Hak Kekayaan Intelektual. Melalui koordinasi dan kerjasama yang baik dengan kementerian teknis, maka niscaya diplomasi untuk memperjuangkan kepentingan nasional yang lebih besar akan tercapai.

Mengawali tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri pada Kabinet Indonesia Besatu II, Dr. Marty Natalegawa menyampaikan pemikirannya secara rinci tentang kebijakan luar negeri yang harus dijalankan oleh para Duta Besar dan stafnya di perwakilan. Berdasarkan arahan Presiden SBY pada Pekan Orientasi Kepala Perwakilan RI tahun 2010, Menlu Marty menggarisbawahi 4 karakter dan 8 misi politik/kebijakan luar negeri, yaitu setiap diplomat Indonesia haruslah mampu menjadi lobbyistintelligent analystopportunity seeker, dan image builder. Dengan modal karakter para diplomat yang kuat, perwakilan RI diharapkan mampu menjalankan misi negara untuk meningkatkan ekspor dan pariwisata sebagai bagian dari pembangunan ekonomi; menciptakan perdamaian dan keamanan dunia; memajukan dialog antar peradaban dan menghormati HAM; mengatasi keterbatasan pangan, energi dan air; mendukung perubahan tatanan ekonomi dunia baru dan G-20; mengatasi ancaman lintas batas termasuk penyakit menular dan trans-national crimes; mengatasi dampak climate change; dan menjaga hubungan baik dengan negara sahabat.

Semua kegiatan diplomasi Indonesia pada pokoknya ditujukan untuk memelihara perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Pasifik sebagai prasyarat utama dalam melanjutkan pembangunan ekonomi demi mewujudkan kesejahteraan rakyat bersama. Dengan pola dasar kerjasama Treaty of Amity and Cooperation yang ditelorkan oleh para pemimpin ASEAN tahun 1976, Indonesia akan mendorong dituntaskannya pembahasan Bali Principle for Mutually Beneficial Relations yang melibatkan anggota East Asia Summit (ASEAN + 8 negara), yaitu suatu perjanjian mengenai penguatan rasa saling percaya, penolakan penggunaan kekuatan, dan komitmen terhadap penyelesaian sengketa secara damai. Modalitas kesepakatan ini nantinya akan sangat berguna untuk menyelesaikan potensi konflik saling klaim kepulauan di Laut China Selatan yang melibatkan China dengan beberapa negara anggota ASEAN; saling klaim di Laut China Timur antara Jepang-China, Jepang-Korea Selatan dan Jepang-Rusia; krisis nuklir di Semenanjung Korea, dst. Kita mengharapkan China yang terlibat langsung pada potensi konflik (di Laut China Selatan dan Laut China Timur) serta tidak langsung  (di Semenanjung Korea) taat prinsip terhadap Peaceful Coexistence yang dicetuskannya sendiri pada tahun 1954 dan lebih memilih jalan diplomasi sebagaimana pandangan seorang pemimpin dan diplomat ulung China, Zhou Enlai bahwa Diplomacy is a continuation of war by other means.

Mengedepankan penggunaan Soft Power, melalui dialog dan diplomasi daripada memilih cara kekuatan atau bayaran/sogokan dollar dalam penyelesaian suatu masalah memang sudah menjadi bagian falsafah hidup bangsa Indonesia sejak ratusan tahun lalu sebagaimana ditemui dalam falsafah Jawa Kuno, Ronggowarsito (1802-1873) yang berbunyi “ngluruk tanpa bala, sekti tanpa aji, menang tanpa ngasorake” artinya mendatangi musuh tanpa pasukan, memiliki kekuatan tanpa senjata, dan menang pertempuran tanpa harus merendahkan lawan”. Dengan pendekatan Soft Power ini Indonesia telah memprakarsai berbagai pertemuan penting dalam upaya meredam potensi konflik dunia melalui: Interfaith Dialog and Cooperation, Global Inter-Media Dialog, Bali Democracy Forum, UN Framework Convention on Climate Change, Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Trans-national Crimes, Pertemuan-pertemuan dalam kerangka ASEAN, East Asia Summit, APEC, WTO, Conference on Cooperation among East Countries for Palestinian Development, United Nations Alliance  of Civilization(Aliansi Peradaban) serta pertemuan bilateral dengan negara-negara sahabat untuk membentuk Strategic Partnership demi kerjasama yang lebih erat.

Mempersiapkan Diplomat Handal

Menghadapi perkembangan global dengan tantangan beragam dan persaingan yang makin keras, pelaksanaan diplomasi saat ini tidak lagi berjalan biasa-biasa, tetapi harus ditempuh dengan cara-cara ‘business un-usual’. Dunia diplomasi bukan lagi identik dengan kehidupan eksklusif seperti pakaian mahal, bicara perlahan/lemah lembut, toast gelas champagne dan anggur, wanita cantik, beredar dari resepsi ke dinner party, serta aturan-aturan protokoler klasik lainnya. Sebaliknya tuntutan kepada seorang diplomat sudah bergeser ke pribadi yang optimis, disiplin, gesit, pro-aktif, tanggap, bersedia ‘blusukan’ mengumpulkan informasi dari tangan pertama, dan membuat laporan cepat-akurat disertai pengamatan tajam dan saran tindak yang lebih realistis. Untuk ini, Kemlu secara konsisten memang telah menyiapkan seperangkat program dan sistem pembinaan karir diplomat sejak dari rekrutmen awal: penguasaan mutlak bahasa Inggeris, kemampuan tambahan bahasa PBB lain, berkarakter, pekerja keras dan mempunyai komitmen tinggi membela NKRI.

Pembinaan karir diplomat juga memperoleh perhatian melalui pendidikan berjenjang serta kesempatan untuk melanjutkan pendidkan program bergelar baik di dalam maupun di luar negeri. Pemberlakuan sistem open bidding untuk pos-pos diplomatik di perwakilan multilateral atau negara-negara besar, juga merupakan langkah positif yang bisa memotivasi para diplomat muda untuk terus meningkatkan profesionalitas diplomasinya serta memperluas wawasan pengetahuan internasionalnya. Program ini sekaligus juga menghilangkan sekat-sekat julukan antara diplomat Dunhill yang penempatannya sekitar London, Paris, New York, Washington, dan diplomat Ranger dengan penempatan di negara-negara rawan dari segi sosial-politik dan keamanan. Diharapkan nantinya pimpinan Kementerian Luar Negeri di Pejambon mempunyai banyak pilihan dalam mengisi pos-pos penting atau penugasan khusus yang mendesak baik di Jakarta maupun di perwakilan. Dan pada gilirannya akan lebih banyak diplomat penerus yang mahir memainkan kartu diplomatiknya sebagaimana tips yang diwariskan oleh Almarhum Ali Alatas.

Yang perlu juga mendapatkan perhatian pimpinan Kementerian Luar Negeri terutama bagian kepegawaian dan kesekjenan adalah menempatkan/menugaskan setiap diplomat sedapat mungkin sesuai dengan spesialisasi dan bidang keahlian khususnya, misalnya mereka yang berlatar belakang studi wilayah Timur Tengah & Afrika, Russian/Chinese/Japanese/Korean studies sebaiknya mendapatkan prioritas penempatan di wilayah terkait. Demikian juga yang mengambil studi atau melakukan pendalaman di bidang perlucutan senjata, lingkungan hidup, perdagangan internasional, hukum laut, dst, bisa mendapatkan penempatan di pos-pos yang menjadi markas atau pusat pembahasan isu-isu terkait. Kita sering merasa iri menyaksikan seorang Kepala Perwakilan/Duta Besar negara tertentu dalam suatu resepsi diplomatik menyampaikan sambutan/pidato selain dalam bahasa Inggeris juga dengan bahasa resmi negara setempat. Dengan sendirinya diplomat seperti ini mendapat sambutan lebih hangat dari tuan rumah dan masyarakat setempat.

Terakhir, perlu kiranya dilakukan anjuran dan dorongan budaya menulis buku atau artikel oleh para diplomat senior maupun junior, baik yang mendekat pensiun maupun yang masih bertugas tentang dunia diplomasi dalam berbagai aspeknya atau mengenai kebudayaan, adat-istiadat serta sejarah negara yang pernah manjadi tempat tugasnya. Tulisan/informasi semacam ini tentulah sangat berguna bagi kementerian luar negeri, para diplomat muda, dunia kampus dan lembaga-lembaga pendidikan lain serta masyarakat luas pada umumnya. Sebenarnya tidak sedikit diplomat muda yang mempunyai hobi dan bakat menulis, tapi tenggelam dalam kegiatan administratif rutin perkantoran, ada juga beberapa dari mereka yang takut ditegur atau dikenai sanksi dinas oleh atasannya jika membuat tulisan di media-massa umum. Selain faktor-faktor penghambat dari luar dirinya, seseorang memang dituntut memiliki tekad kuat dan komitmen tinggi untuk membiasakan diri menulis artikel atau buku, disamping mengerjakan tugas-tugas pokok di tempat kerjanya. Semoga.

All war represents a failure of diplomacy. – Tony Benn

Categories: Uncategorized | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: