Bintang Kejora dan Usaha Meredupkan Sinarnya Keluar Kesatuan Republik Indonesia

Bintang Kejora terus merongrong

Konflik vertikal antara pemerintah Indonesia dan orang Papua telah terjadi selama kurun waktu 45 tahun terhitung sejak PEPERA 1969. Pendekatan militeristik yang dilakukan pemerintah Indonesia memperparah jalannya konflik dengan memicu terjadinya berbagai tindak pelanggaran HAM. Disinyalir, kekerasan yang terjadi bukan hanya kekerasan fisik, tetapi juga terdapat kekerasan stuktural yang menyebabkanterjadinya berbagai pelanggaran HAM di sepanjang dinamika konflik. Lembaga penelitian HAM ELSHAM menemukan bahwa setidaknya terjadi lebih dari 1000 kasus pelanggaran HAM di Papua sejak tahun 1997 hingga 2002. Sedangkan sebuah laporan dari dewan Gereja Dunia kepada Komisi HAM PBB di Jenewa menyebutkan bahwa telah terjadi peningkatan kasus pembunuhan tanpa proses peradilan pada tahun 2000-2002 serta terdapat 838 kasus kesewenang-wenangan dalam interogasi dan penculikan (Mc.Grory & Yohanes Bonag, 2005: 117-118). Salah satu kasus pelanggaran HAM yang paling mencolok pada awal tahun 2000-an ialah kasus penculikan dan pembunuhan Theys Eluay (ketua Presidium Dewan Papua) oleh aparat Kopassus dan Satgas Tribuana.

Dimensi kekerasan ini bukan hanya memperkeruh masalah tetapi juga menarik perhatian publik internasional terhadap Indonesia. Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya hubungan diplomasi antara perwakilan OPM dan sejumlah pihak internasional yang mengarah pada dorongan untuk referendum. Sejumlah negara anggota Persemakmuran Inggris dan MSG ( Melanesian Spearhead Group) menaruh perhatian yang kuat terhadap konflik vertical di Papua yang dibuktikan dengan adanya kunjungan Menteri Luar Negeri salah satu negara MSG ke Papua pada beberapa waktu lalu. Terdapat indikasi bahwa perwakilan OPM telah menjalin kedekatan yang serius dengan negara-negara MSG sekaligus ingin meraih dukungan untuk kemerdekaan sebagaimana MSG pada beberapa waktu lalu mendukung kelahiran negara baru Kanaki di Kaledonia Baru.

Hal ini menandai bahwa pemerintah pusat seharusnya sudah menaruh perhatian yang serius terhadap konflik yang terjadi di Papua. Namun hingga kini, belum ada keseriusan yang benar-benar ditampilakan pemerintah pusat terkait penyelesaian konflik di Papua. Presiden SBY kerap mencetuskan bahwa penyelesain konflik di Papua harus dari hati dengan memperhatikan kebutuhan orang asli Papua, namun hingga saat ini langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah pusat justru menjauhi ungkapan-ungkapan tersebut. Implementasi Otonomi Khusus sejauh tiga belas tahun ini tidak berhasil membuat orang Papua asli menjadi tuan di rumahnya sendiri. Unit-unit pemerintah yang mendorong percepatan pembangunan justru kembali menegaskan bahwa orang Papua memang perlu segera diberadabkan dan dimajukan sesuai dengan cara pemerintah Indonesia. Namun implementasi dari unit-unit tersebut tidak mendapat pengawasan dan evaluasi yang serius dari pemerintah pusat sehingga kesejahteraan tetap tidak tercipta bagi orang-orang asli di Papua dan keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI pun tetap kuat. Kondisi ini pun didukung oleh keberadaan korupsi dan manajemen konflik oleh pihak-pihak berkepentingan.

Organisasi Papua Merdeka

Awal kali Indonesia merdeka Papua belum masuk ke dalam wilayah NKRI. Indonesia dan Papua sama-sama dijajah Belanda. Akhirnya Papua resmi masuk menjadi bagian Indonesia pada tahun 1969. Perbedaan sejarah ini kerap digunakan alasan untuk menggugat penentuan pendapat rakyat (Pepera).
Adapun ketika Papua resmi menjadi bagian Indonesia sering diperdebatkan dalam Majelis Sidang PBB. Beberapa anggota tidak setuju dengan hasil Pepera. Mereka menilai hasil Pepera merupakan rekayasa pemerintah Indonesia. Di samping itu, rakyat Papua melalui pemimpin mereka sejak awal telah menyampaikan pernyataan politik untuk menolak  menjadi  bagian  NKRI.

Selain itu dilengkapi ketidakseriusan pemerintah untuk mengurusi Papua dimanfaatkan beberapa orang untuk mendukung disintegrasi. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Ulil Abshar Abdalla. Ulil melalui akun twitter menulis beberapa pernyataan untuk mendukung pembebasan Papua. Berikut beberapa kutipannya:
 “Apakah kita masih harus mempertahankan Papua? Bagaimana kalau dilepaskan saja? Rumit!”
“Saya dulu jg berpikir, Papua harus dipertahankan dg harga apapun. Tp saya merasa pikiran saya itu kok naif,” sambung Ulil.
Mengapa Papua sebaiknya dimerdekakan, Ulil beralasan: “Biaya mempertahankan Papua mahal sekali. Sudah begitu, apapun yg diperbuat pemerintah pusat, akan dianggap salah terus. Capek!”
Penrnyataan sumir Ulil yang juga pentolan JIL menunjukan keseungguhannya untuk meliberalkan Islam. Padahal dalam Islam tidak boleh ada sejengkal pun wilayah yang berpisah. Pernyataan itu juga menunjukan pengkhianatan kepada umat. Mengingat JIL sering menolak wacana negara Islam. Mereka begitu membenci jika diterapkan syariah di Indonesia. Mereka berpendapat jika syariah diterpakan wilayah yang lain akan memisahkan diri. Lalu, kenapa sekarang mereka menyatakan dan membiarkan Papua bebas ? Sungguh tidak adil dan menunjukan kekalahan intelektual.
Selain Ulil pun masih banyak individu yang mendukung Papua merdeka. Sebagai contoh, 25 Oktober 2005, Direktur Lembaga Studi dan Advokasi HAM (ELSHAM) Papua, John Rumbiak menandatangani MoU dengan greg Sword. Inti dari MoU berupa dukungan kepada setiap gerakan separatis. Pihak Internasional seperti calon PM Papua New Guineia juga menggunakan isu Papua merdeka sebagai kampanye.
Tidak cukup perorangan. Organisasi atau kelompok, baik dalam maupun luar negeri kerap menjadikan isu Papua merdeka sebagai bagian dukungan. Selain itu untuk upaya pembebasan diri dari Indonesia bagi organisasi atau kelompok yang selama ini menginginkannya. Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) merupakan dua contoh kelompok yang fokus pada pembebasan Papua. Mereka juga menggunakan dengan persenjataan. Tindakan yang mereka lakukan berupa separatis. Anehnya pemerintah Indonesia tidak bisa menghilangkan gerakan ini. Walaupun beberapa kali kerap dilakukan operasi pembersihan.
Organisasi Internasional tak kalah banyaknya. Bahkan 11 Maret 2012 ada Festival Womadelaide di Adelaide, Australia. Pada festival itu pameran Free West Papua di stand khusus yang dikoordinir oleh Australia West Papua Asocciation (AWPA). Ada juga konser. Konser yang dihadiri ribuan orang, bintang kejora dibentangkan dan yel-yel Papua Merdeka dilakukan dalam konser salah satu grup musisi terkenal di Australia, Blue King Brown.
Ada juga Internastional Lawyers for West Papua (ILWP) yang mengadakan konferensi dan kampanye Papua merdeka pada 2 Agustus 2011. Bertempat di Oxford Inggris. Dukungan dari lembaga asing terutama pengamat Papua baik di Inggris, Australia, New Zealand, dan Amerika makin kental dengan penjajahan asing yang ingin mengerat-erat Indonesia. Lebih dari itu, mereka bersatu untuk satu kepentingan yaitu kebebasan atas nama HAM dan menentukan hidup. Anehnya, ada juga antek di negeri sendiri (Indonesia) yang satu nada dengan mereka. Sungguh memalukan.
Kesalahan Kelola Tanah Papua
Papua merupakan wilayah potensi untuk ekonomi. Sumber Daya Alam (SDA) begitu melimpah. Sebut saja emas, timah, dan tembaga. Kekayaan hayati juga terbentang luas di perairan lautnya. Disamping itu baru-baru ini, ditemukan sebuah gua yang diklaim sebagai gua terdalam di dunia oleh tim ekspedisi speologi Perancis di kawasan Pegunungan Lina, Kampung Irameba, Distrik Anggi, Kabupaten Manokwari. Gua ini diperkirakan mencapai kedalaman 2000 meter. Kawasan pegunungan di Papua Barat masih menyimpan misteri kekayaan alam yang perlu diungkap. Tidak hanya itu, pertanian, pariwisata, dan hasil hutan juga menjadi potensi Papua. Sungguh kekayaan ini seharusnya menjadikan Papua daerah yang makmur. Alih-alih makmur, justru rakyat Papua gigit jari. Kekayaan alam dan potensi wilayahnya dimanfaatkan oleh kapitalis asing. Misalnya PT Freeport yang mengeruk emas dan Arab Saudi yang menggarap pertaniannya. China juga berhasrat untuk membangun lapangan terbang dan pelabuhan.
Akibat sering timbul konflik di Papua. Pemerintah Indonesia memberikan otonomi khusus (otsus). Otonomi ini diberikan sebagaimana Aceh atau daerah yang rawan konflik dan separatis. Hal ini dimaksudkan agar daerah tidak melepaskan diri. Dibalik pemberian otsus ternyata ada penyelewengan dana dari pusat yang turun ke daerah. Dana yang ada sering dijadikan lahan basah korupsi. Pertengahan April 2011 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan penyelewengan dana Otsus Papua sebesar Rp 1,85 triliyun. Dana tersebut bahkan mandeg dan didepositokan ke bank nasional dan swasta.
Ketidak-amanahan penguasa di Papua dan lemahnya pemahaman politik rakyat. Akhirnya warga asli Papua dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu. Ibaratkan mengail di air keruh. Dukungan sering ditunjukkan oleh kapitalis asing yang bercokol di Papua dan para misionaris kristen yang beroperasi di pedalaman. Lagi-lagi rakyat Papua dijadikan tumbal karena keserakahan sebagian orang untuk meraup keuntungan sesaat.
Perhatian pemerintah yang tidak serius dalam memberikan keamanan, jaminan kesejahteraan, dan keadilan. Mengakibatkan tekanan politik yang dilakukan asing kian gencar. Politik luar negeri Indonesia sendiri bukanlah politik yang berdaulat. AS telah memberikan ruang gerak kepada para aktivis pendukung Papua merdeka (pro-M) seperti Herman Wainggai yang saat ini telah menetap di AS. Padahal AS terkenal dengan negara superketat terkait kedatangan orang asing. AS juga berkolaborasi dengan Inggris, Belanda dan Australia.
Hillary Clinton (Menlu AS) yang pada November tahun lalu di Hawai (sebagaimana dilansir AFP 11/11/2011) mengatakan bahwa Pemerintah AS telah khawatir atas kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua, sehingga pihaknya akan mendorong adanya dialog dan reformasi politik berkelanjutan  guna  memenuhi kebutuhan legal rakyat Papua ?
Sesungguhnya sikap politik luar negeri sering bermuka dua. Sebagaimana di Papua. AS bekerja sama dengan Australia untuk mengontrol separatis. Selain itu juga untuk melindungi kepentingan AS seperti Freeport. Pangkalan militer AS juga sudah dibangun di Darwin Australia. Jika ada yang mempersoalkan aset AS di Papua, barulah AS berulah. Tidak jadi persoalan Bagi AS Papua akan merdeka atau tidak. Bagi AS yang penting bisa ‘cari makan’ dan ‘cari aman’ di Papua untuk menjaga kepentingannya.Gereja Papua Lebih Gesit dari Intelijen

Sentimen agama kerap dijadikan isu. “Vatikan sering kali mendapatkan informasi lebih akurat melalui laporan gereja-gerejanya di Papua, ketimbang intelijen Indonesia, bahkan lebih baik dari CIA sekalipun. Karena pendeta dan gereja melakukan pendekatan yang berbeda, tidak seperti intelijen kebanyakan,” jelas Hariyadi Wirawan ketika dihubungi itoday, Senin (20/2). Itulah sebabnya, Vatikan sering kali mendapatkan data yang tidak di dapat oleh intelijen, dan mengajukan protes terhadap kebijakan Pemerintah Indonesia yang dianggap melanggar HAM di Papua.
Bahkan Pendeta Socrates sesumbar siap memimpin Papua. Menurutnya tidak pernah orang Papua diterima sebagai bagian dari rakyat Indonesia. Warga Papua dianggap sebagai binatang. Saya tidak jamin, warga Papua masih menginginkan jadi bagian Indonesia. Lihat saja, bagaimana orang Papua ditembak atau dibunuh,” tegas Ketua Gereja Baptis Papua, Pendeta Socrates Sofyan Yoman kepada itoday (18/6).
Menurut Socrates aparat keamanan telah gagal melindungi rakyat Papua. Bahkan aparat keamanan telah menjadi bagian dari kekerasan terhadap rakyat Papua. “Bagaimana tidak, orang Papua ditembak, dibunuh. Itu akan menyebabkan kebencian rakyat Papua terhadap pemerintah Indonesia. Siapapun yang diganggu akan melawan. Ini manusia,” tegas Socrates.
Socrates mengingatkan, jika pemerintah Indonesia tetap menggunakan kekerasan, rakyat Papua siap untuk merdeka. “Kami selalu siap mendirikan negara Papua. Kami akan urus kemanusiaan dan keadilan. Soal keinginan untuk merdeka itu karena kebijakan yang tidak berpihak kepada manusia,” tegas Socrates.
Secara khusus, Socrates mengapresiasi pernyataan politisi Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla yang mengusulkan pelepasan Papua, dengan pertimbangan tingginya biaya mempertahankan Papua. “Itu menunjukkan Ulil punya mata hati, dan mata iman. Itu orang cerdas, hati nuraninya berfungsi, pikiran sudah normal terhadap penderitaan warga papua,” pungkas Pendeta Socrates Sofyan Yoman.[8]

Otonomi Khusus Plus

Belakangan ini muncul tuntutan untuk membaharui UU No. 21 tahun 2001 yaitu UU Otonomi Khusus melalui pemberian wewenang Otonomi Khusus Plus kepada Papua. Pada akhir Januari lalu, Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur Papua Barat Abraham Atuturi telah menyerahkan draft Otonomi Khusus Plus tersebut kepada Presiden SBY. Draft Otsus Plus secara garis besar berisi tuntutan masyarakat Papua melalui MRP (Majelis Rakyat Papua) agar pemerintah memberikan kontrol kepemerintahan dan pembangunan yang berdaulat kepada orang Papua. Selain itu, draft Otsus Plus ini berisi pasal-pasal yang mampu meningkatkan posisi tawar orang Papua terhadap pemerintah Indonesia. Dimana dikatakan jika Otsus Plus ini tidak dapat diimplementasikan, maka rakyat Papua berhak melaksanakan referendum.

Di luar dari isi pasal-pasal draft Otonomi Khusus Plus yang berpotensi menyebabkan lahirnya negara Papua, dibentuknya unit baru yang merevisi UU No. 21 Tahun 2001 ini menunjukkan bahwa sejatinya pemerintah memang benar-benar gagal dalam menangani situasi di Papua selama tiga belas tahun terakhir. Penambahan lembaga-lembaga ataupun regulasi baru hasil pengembangan Otnomi Khusus justru membuat kondisi makin rumit dan memicu ketidakpercayaan orang Papua terhadap pemerintah Pusat. Dalam hal ini, pemerintah Pusat terkesan tidak serius terhadap penanganan konflik di Papua dengan menciptakan regulasi-regulasi baru tanpa benar-benar melakukan proses implementasi yang benar.

Resolusi dan Kebutuhan Dasar Orang Papua

Kemunculan nasionalisme etnis yang kuat di kalangan orang Papua terhadap pemerintah Indonesia pada dasarnya lahir akibat pemerintah pusat yang tidak peka terhadap kebutuhan mendasar rakyatnya. Administrasi pemerintahan negara yang terlalu menyederhanakan kebutuhan masyarakatnya menjadi ancaman bagi eksistensi identitas berbagi kelompok masyarakat, terutama kelompok masyarakat minoritas ( Patricia Mayo, 1974). Sejalan dengan hal tersebut, terciptanya memoria passionisatau ingatan kolektif tentang penderitaan yang terjadi pada orang-orang Papua akibat represi TNI memunculkan sikap-sikap yang anti dari orang Papua terhadap pemerintah Indonesia. Fisher mengungkapkan bahwa pada dasarnya sebuah konflik dapat terjadi akibat identitas dan kebutuhan dasar manusia yang terancam (Simon Fisher, 2001) sehingga dalam hal ini penyelesaian konflik harus diawali dengan dialog yang mampu menjembatani pemahaman akan kebutuhan pihak yang berkonflik dan dilanjutkan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang terabaikan.

Ada sejumlah pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi situasi konflik semacam ini. Wallensteen menawarkan tiga fokus pendekatan yaitu fokus pada dinamika konflik, kebutuhan mendasar dan perhitungan rasional ( P. Wallensteen, 2002). Sejumlah peneliti LIPI pada tahun 2009 lalu sebenarnya sudah menyediakanRoad Map untuk perdamaian di Papua. Road Map ini terdiri dari pemahaman tentang akar konflik sekaligus langkah-langkah menuju resolusi berupa dialog dan negosiasi, rekonsiliasi dan pengadilan HAM, pembentukan dan penerapan paradigma baru dan rekognisi terhadap orang Papua (Muridan et al, 2009). Dalam hal ini, pemerintah tidak bisa sekedar menerapkan regulasi bar uterus menerus tanpa benar-benar memperhatikan kebutuhan orang Papua. Patut dicatat bahwa Papua terdiri atas beragam suku yang memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda pula. Memaksakan perspektif resolusi ala Jakarta bukan hanya akan memparah konflik tetapi juga merusak tata kehidupan sosial di dalam masyarakat Papua.

Sehingga di sini orang Papua perlu menuliskan arah pembangunannya sesuai dengan kebutuhan dan identitasnya masing-masing. Papua dengan keragaman dan berbagai adat sukunya perlu mendapat ruang untuk menyesuaikan pembangunan nasional dan kelestarian adat istiadat. Hal ini selain mengembalikan orang Papua terhadap tata kehidupan sosialnya yang tidak melulu sama dengan tata kehidupan masyarakat lain di Indonesia juga menyimbolkan adanya kepercayaan dari pemerintah pusat terhadap orang Papua. Namun di atas semuanya, implementasi dan pemikiran yang serius dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan konflik di Papua adalah kunci utama untuk menuju Papua Damai. Papua damai yang sebisa mungkin diwujudkan dalam lingkup kesatuan negara republik Indonesia, yang pastinya membutuhkan usaha keras dari seluruh pihak terkait. Cukup Timor Leste yang lepas menjadi negara baru, kitalah yang harus menjaga Indonesia menjadi Negara Kesatuan seutuhnya untuk generasi ke generasi.

“Keep your friends close and your enemies closer.” ― Mario PuzoThe Godfather

Categories: Uncategorized | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: