Black Campaign – Iseng atau Terorganisir?

Black Campaign

Dalam terminology politik dan pemilu, ada yang disebut sebagai kampanye hitam atau black campaign. Istilah ini bukan berarti kampanye yang dilakukan malam hari, atau kampanye yang dilakukan oleh (maaf) orang berkulit hitam. Black Campaign, memang istilah “prokem” atau istilah serapan dari bahasa asing (Inggris). Sebelum kita mengetahui apa definisi dari istilah black campaign atau kampanye hitam, secara sistematis kita harus mengetahui dahulu apa arti dari kampanye.

Menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang disebut sebagai kampanye adalah: kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu. Jadi berdasarkan pada definisi diatas, kampanye dalam perhelatan pemilu, apapun bentuk pemilu itu (Pemilu DPR, DPD, DPRD, Presiden/Wapres, Bupati, Walikota, Kepala Desa, dan pemilihan lain dalam konteks pemberian suara oleh masyarakat), harus dilakukan dengan cara yang lurus, bersih dan terang.

Artinya, kampanye adalah sebuah propose to something. Kampanye adalah suatu perilaku dari seorang calon atau dari orang-orang atau partai atau kelompok yang mendukungnya, untuk meyakinkan orang-orang agar mau memilihnya, dengan menunjukkan dan menawarkan atau menjanjikan apa yang akan diperbuat, apa yang akan dilakukan, apa yang akan diperjuangkan, apabila orang-orang memilih calon tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa definisi kampanye menurut Undang-Undang 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebuah definisi yang positif.

Jika kemudian ada definisi yang positif, tentu harus ada definisi yang negatif. Mari kita lihat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Didalam Pasal 84 tersebut terdapat larangan terhadap kampanye pemilu yang tidak boleh dilakukan, Pertama, kampanye tidak boleh mempersoalkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, kampanye tidak boleh dilakukan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, kampanye tidak boleh dilakukan dengan cara menghina seseorang, ras, suku, agama, golongan calon atau peserta pemilu yang lain. Keempat, menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat. Kelima, mengganggu ketertiban umum. Keenam, mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain. Ketujuh, merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Peserta Pemilu. Kedelapan, menggunakan fasilitas pemerintah,tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Kesembilan, membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan. Kesepuluh, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Kesepuluh larangan kampanye tersebut itulah yang bisa dikategorikan sebagai kampanye negatif.

Larangan kampanye yang pertama dan kedua adalah karena hal tersebut adalah bentuk kampanye yang inskonstitusional atau melanggar UUD 1945. Larangan kampanye yang ketiga dan keempat inilah yang disebut sebagai black campaign. Larangan kampanye yang kelima, keenam dan ketujuh adalah karena hal tersebut adalah bentuk kampanye yang anarkhis dan chaos atau yang rawan menimbulkan huru hara dan kerusuhan. Larangan kampanye yang kedelapan dan kesembilan adalah karena hal tersebut adalah bentuk kampanye terselubung. Larangan kampanye yang kesepuluh, adalah karena hal tersebut adalah bentuk kampanye money politics atau kampanye menggunakan kekuasaan uang.

Sehingga berdasarkan pada definisi Pasal 1 angka 26 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dimaksud black campaign adalah suatu model atau perilaku atau cara berkampanye yang dilakukan dengan menghina, memfitnah, mengadu domba, menghasut atau menyebarkan berita bohong yang dilakukan oleh seorang calon atau sekelompok orang atau partai politik atau pendukung seorang calon terhadap lawan atau calon lainnya.

Dasar Black Campaign

Salah satu bentuk Black Campaign

Pemilu tanpa menjelek-jelekkan calon presiden lain, sepertinya kurang afdhol. Makanya, jelang pemilu, banyak yang mencoba memancing di air keruh. Mulai dari membongkar kejelekan-kejelekannya, membanding-bandingnkannya. Hingga tuduhan terhadap calon presiden mulai dari tuduhan pengikut kaum kapitalis, pengikut Syiah, ahli neraka. Bahkan dicap sebagai “Jaringan Iblis Laknatullah (JIL)”.

Semua itu, semua kampanye hitam itu tentu memiliki tujuan dan maksud tertentu: agar tidak dipilih, agar memilih partai yang sesuai dengan pengampanye. Atau yang lebih ekstrem lagi adalah agar tidak memilih calon presiden yang dianggap “kafir” karena akan menjerumuskan para pemilih ke neraka jahannam.

Di era keterbukaan informasi dan perkembangnya teknologi komunikasi yang semakin pesat, kampanye hitam paling banyak kita temui. Coba saja cek akun twitter, facebook, atau path kalau ada yang punya path. Menjelang Pemilu banyak “pakar politik” tumbuh subur di jejaring sosial. Menghakimi, menghujat sampai memberikan cap ahli neraka.

Pada dasarnya Pemilu adalah sarana untuk menyalurkan aspirasi (memilih pemimpin) sesuai dengan hati, bukan karena uang apalagi karena takut masuk neraka. Kampanye adalah alat komunikasi. Komunikasi partai politik (Parpol) dengan kader, dengan khalayak, agar apa yang menjadi tujuan partai terlaksana. Menjadi presiden, minimal memiliki banyak anggota di parlemen.

Pemilu merupakan bagian dari proses demokrasi dimana masyarakat, warga negara Indonesia memiliki hak untuk memilih pemimpin yang dianggap mampu membawa negeri ini pada kemajuan yang berarti. Menjadi pemecah persoalan (problem solver), mampu membawa banga Indonesia maju dan sejajar dengan negara-negara lain. Dan yang paling utama adalah kesejahteraan, hukum yang adil se-adil-adilnya, serta berani memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Saya kira inilah tantangan bagi siapa pun kelak yang terpilih menjadi presiden.

Kembali ke kampanye hitam, terkadang kita lupa terlalu semangat menjelek-jelekkan capres lain dan mengunggulkan capres yang diusungnya. Sebenarnya kampanye hitam semacam ini bukan hanya sekarang saja, hampir setiap jelang Pileg maupun Pilpres, kampanye hitam selalu ada, selalu memberikan warna. Warna keruh tentunya…

Ejekan, sindiran, cemoohan bahkan fitnah sekalipun menjadi santapan sehari-hari. Jelang Pilpres, orang tidak lagi bisa membedakan mana opini dan mana fakta. Derasnya arus informasi yang diterima tanpa adanya pengecekan terlebih dahulu sumber-sumbernya membuat kita terkadang menerima secara mentah-mentah, bahkan cenderung percaya. Perlu diketahui, menjelang pilpres puluhan bahkan ratusan situs berita online muncul. Tujuannya tentu saja sudah bisa ditebak: Mengakomodir isu-isu yang sentimental, provokatif dan bahkan cenderung fitnah untuk menghajar capres atau partai tertentu.

Kampanye hitam, yakni menyebarkan kabar yang sifatnya menjelek-jelekkan calon-calon lain agar rakyat tidak akan memilihnya, dalam dunia politik jamak dilakukan, bukan saja di Indonesia, tapi juga di negeri yang katanya amat menjunjung demokrasi, seperti AS. Kita bisa membaca berita-berita di berbagai media, misal, saat Barack Obama maju dalam pemilihan presiden AS pada 4 November 2008, suhu politik di negeri paman Sam ikut memanas, termasuk saling serang dengan cara kampanye hitam yang dilakukan masing-masing pihak (Barack Obama vs John McCain).

Kampanye hitam yang mungkin bisa disebut terganas dapat kita lihat pada apa yang telah terjadi terhadap Anwar Ibrahim, politikus kawakan Malaysia yang pernah berjuang untuk menyingkirkan kepemimpinan PM Abdullah Badawi. Untuk menghancurkan citra Anwar Ibrahim dalam upaya memperebutkan kursi parlemen, Barisan Nasional menampilkan kesaksian Saiful Bukhari bin Azlan. Sambil memegang sebuah Al Quran dengan latar masjid Kuala Lumpur, dia bersumpah bahwa dirinya benar-benar disodomi Anwar Ibarahim. Jika berbohong, dia siap menerima laknat. Jaringan televisi yang dikuasai Barisan Nasional terus-menerus menayangkan sumpah ini.  Tidak cukup dengan cara itu, dimunculkan pula dalam papan reklame raksasa dan disisipi teks, mengapa Anwar Ibrahim tidak berani bersumpah untuk menyangkal kesaksian Saiful Bukhari bin Azlan (Kompas, 29 Agustus 2008).

Bila kita telusuri lebih jauh, kampanye hitam sebenarnya telah dilakukan jauh sebelum politik modern muncul. Masih ingat kisah klasik  Daniel yang dilemparkan ke kandang singa? Peristiwa itu terjadi akibat kampanye hitam yang dilakukan lawan-lawan politik Daniel pada masa Darius menjadi raja Persia (522 SM-486 SM). Tujuan mereka adalah untuk menjatuhkan Daniel yang menerima kekuasaan besar dari raja. Padahal lawan-lawan politik Daniel mengetahui bahwa dia memiliki integritas dan kecakapan dalam berbagai hal, termasuk kepemimpinan.

Ya, begitulah kalau orang-orang yang gila kekuasaan dan iri melihat prestasi orang lain. Meskipun Daniel diketahui tidak punya kesalahan untuk dituntut, lawan-lawan politiknya terus mencari sesuatu terhadap sosok Daniel yang bisa dibuat menjadi tampak salah. Diketahui, Daniel secara teratur beribadah kepada Allah. Maka, sebuah rekayasa dibuat lawan-lawan politiknya. Mereka merancang undang-undang agar semua orang yang ada di Kerajaan Media dan Persia dilarang menyembah salah satu dewa atau manusia kecuali raja. Tentu saja, dengan mudah Daniel terjerat undang-undang itu. Dia tertangkap  ketika beribadah kepada Allah. Dia dituduh lawan-lawan politiknya secara terang-terangan melanggar perintah raja. Maka, dmi undang-undang, dia harus dihukum mati dengan cara melemparkannya ke gua singa.

Pertanyaannya adalah apa yang dilakukan agar terlepas dari jeratan kampanye hitam? Sungguh tidak mudah. Pada kasus Anwar Ibrahim, situasi oposisi sempat gawat karena dia menolak bersumpah seperti yang dilakukan Saiful sehingga membuat sebagian pendukungnya meragukan kejujurannya. Namun, menurut Anwar, menyatakan sumpah bahwa dia tidak melakukan sodomi tidak relevan karena tidak berpengaruh terhadap proses hukum. Kemudian, para pendukung Anwar Ibrahim, terutama pemuda dan mahasiswa sukarelawan gencar pula mendatangi warga dari rumah ke rumah untuk menjelaskan program dan komitmen pemimpin oposisi Malaysia itu. Mereka melancarkan pula kontra propaganda dengan menyebarkan fotokopi catatan medis yang menyatakan tidak ditemukan tanda-tanda adanya sodomi pada anus Saiful. Pada akhirnya, sejarah Malaysia mencatat, setelah didepak keluar dari parlemen pada 1998 dan dipenjarakan akibat kasus korupsi dan sodomi, Anwar Ibrahim kembali bergabung ke parlemen Malaysia pada 28 Agustus 2008 (Kompas, 29 Agustus 2008).

Pada kasus  Daniel, tidak ada pihak-pihak lain yang dapat membantu situasi pelik yang dihadapinya, kecuali berpasrah diri pada Allah. Nasihat kuno mengatakan: “Ketika kita kehilangan harta, tidak ada yang hilang. Ketika kita kehilangan kesehatan, sesuatu hilang. Ketika kita kehilangan integritas, segala-galanya hilang.” Bagi Daniel ibadahnya kepada Allah merupakan sikap yang tidak bisa dikompromikan. Dengan kata lain, dia lebih memilih mati diterkam singa-singa kelaparan daripada kehilangan integritas, yakni hidup senang dengan kekuasaan tapi meninggalkan Allah. Bahwa Daniel tidak mengutamakan kekuasaan dalam hidupnya telah terbukti. Ketika Daniel berhasil mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar (era sebelum Darius), maka raja memilihnya menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Namun, atas permintaan Daniel, raja menyerahkan sebagian pemerintahan wilayah Babel kepada teman-temannya, sedangkan dia lebih memilih sendiri tinggal di istana raja.

Kampanye hitam jelas merupakan tindakan dari orang-orang yang gila kekuasaan. Menurut pengamat politik, Budiarto Shambazy, biasanya ahli-ahli kampanye hitam berlatar belakang tingkat intelegensia yang rendah (Kompas, 18 Oktober 2008). Pilihan ini sering digunakan, tentu saja, karena mudah, berbiaya (cost) murah, dan pengaruhnya untuk menghancurkan citra lawan-lawan politik begitu kuat, membuat para pendukung setia bahkan yang militan sekali pun dapat meragukan integritas sosok pujaannya. Kita bisa melihat pada kasus Anwar Ibarahim yang integritasnya sempat diragukan sebagian pendukungnya. Pada kasus Daniel, kita bisa membaca sikap raja  yang semula mengaguminya, tapi kemudian menjadi murka karena manusia pilihan Allah itu dianggap melawan hukum.

Pelaku dan Model Black Campaign

Salah satu kicauan diatas ada bentuk black campaign dari akun ternama di media maya, @TrioMacan2000, yang eksistensinya, dan penulisnya, masih belum diketahui, yang berarti hanya menyebarkan kebohongan belaka.  Black campaign  bisa merupakan serangan terbuka. Metode ini sangat mudah dikenali berniat menjatuhkan lawan. Berisi sisi negatif lawan dan selalu dilebih-lebihkan dengan fakta yang tidak jelas kebenarannya. Para pemilih harus mengamati mana yang fiktif dan yang sebenarnya.

Kampanye  kotor juga bisa dilakukan secara sporadis dengan menunggu momen yang tepat dan hilang dalam waktu yang cepat. Biasanya dia selalu menunggu saat yang tepat untuk menyerang, misalnya menunggu opini tertentu sebagai pembuka jalan. Jika pembahasan mereda ketika itulah “sang penyerang” hilang sementara.

Model lain adalah dengan melakukan bunuh diri. Biasanya “sang penyerang” melakukan hal ini juga dengan tertutup. Hebatnya ini adalah model  black campaign  yang sistematis. Kelompok lawan akan berupaya menyusupkan “orangnya” masuk ke kubu lawan. Bila si penyusup sudah masuk maka dia akan berupaya membuat sesuatu yang merugikan kelompok yang disusupi. Seringkali pernyataan yang keluar
justru kontraproduktif, misalnya membuat pernyataan yang membuat pemilih marah, benci dan kehilangan simpati. Hal ini tentu akan merugikan kelompok yang disusupi dengan merusak citra.

Tetapi yang pasti dari semua pola kampanye itu sangat sulit dibuktikan “pelaku intelektual” dibalik serangan tendensius dan negatif itu. Ada seorang caleg dari PAN di Makassar yang diduga secara sengaja mengorganisir black campaign ( http://www.jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/59582/demokrat-diserang-black-campaign-polisi-tangkap-penyebar-selebaran ). Ada juga yang mengaku melakukan black campaign atas utusan seorang Cagub Jabar, yang mengarah pada Cagub Dede Yusuf ( http://regional.kompas.com/read/2013/02/24/04522739/Dua.Pelaku.Kampanye.Hitam.Tertangkap.Basah ), Tapi ada pula yang mengakui atas keinginan pribadi menyuarakan kebenaran, yang sebenarnya tak berdasar apapun ( http://beritanda.com/kriminalitas/315-kriminalitas/12081-timses-ridho-tangkap-pengedar-selebaran-black-campaign.html )

Dua unsur yang menonjol dalam black campaign  ini adalah berita yang keluar dari fakta, membesarbesarkan kenyataan, tendensius, dan berpotensi membunuh karakter. Ini tentu juga merugikan publik karena publik berhak mendapatkan berita yang benar dan berdasarkan fakta. Mengumandangkan sebuah pesan yang tidak berdasar pada fakta adalah pelanggaran terhadap hak publik.

Bersama Hentikan Black Campaign

Pentingnya pendidikan berdemokrasi

Semua manusia ada sisi positif dan negatifnya. Semua memiliki Yin dan Yang-nya. Dan bila kita ingin sebuah negara yang baik, mari biasakan diri pula untuk menonjolkan kebaikan, untuk mengurangi keburukan, bukan menggemborkan kejelekan untuk saling menjatuhkan sehingga meruntuhkan potensi para calon pimpinan.

Bukan berarti kita menutupi kekurangan dan kelemahan mereka, namun sajikan secara berimbang, dan biar publik yang menilai sesuai dengan kemampuan kritis-analitis mereka masing-masing, bukan hasil judgement sepihak untuk menggiring mereka yang masih labil dan terpencil. Dan bila nanti muncul calon kandidat berpotensi lainnya, kita sambut mereka sebagai peluang, bukan ancaman.

Kampanye hitam, selain merupakan ancaman bagi  perkembangan demokrasi, tentu saja berbahaya bagi  bangsa. Alangkah elegannya kalau masing-masing pihak yang berkompetisi dalam meraih kursi melakukannya dengan cara-cara yang fair. Boleh jadi hal itu dilakukan dengan mengemukakan visi dan misi pro rakyat yang cukup realistis. Tentu saja, di samping semua itu, sosok yang berintegritas, cerdas, dan berjiwa melayani lebih dikedepankan. Hal inilah yang telah dilakukan Anwar Ibrahim. Dan dari Daniel, kita bisa pula belajar bahwa kekuasaan bukanlah hal utama.

Impian saya, obrolan di warkop sebelah sudah tidak lagi berkutat seputar keburukan calon A dibandingkan kejelekan calon B, sehingga timbul saling debat dan hujat; namun optimisme mengenai keunggulan calon A dibandingkan prestasi calon B, yang membuat diskusi mereka hangat, bersahabat, dan bermartabat. Mari bersama-sama jadikan Pemilu sebagai pilar demokrasi berbangsa dan bernegara, dengan memupuk pendidikan demokrasi yang baik, benar, dan sehat, bukan yang gelap. Salam pemilu!

Categories: Uncategorized | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: