Ayah, Mengapa a̶k̶u̶ Survey Berbeda?

Pilpres 2014

Rupa-rupanya diskusi dan perdebatan mengenai hasil quick count belum juga selesai. Lebih parah lagi antar lembaga quick count terserbut saling menuduh bahwa lembaga quick count sebelah sana tidak memenuhi kaidah statistik, sementara kelompok yang satunya menuduh bahwa lembaga quick count sebelah sini telah memihak salah satu pasangan.

Masyarakat jangan sampai mempersepsikan bahwa statistik adalah ilmu pasti dan hasilnya harus satu angka. Ingat statistik berbeda dengan matematik. Matematik hasilnya adalah sebuah kepastian. Sementara statistik berbicara error. Jadi hasilnya mungkin dan ‘boleh’ saja berbeda. Ini prinsip dasar yang perlu dipahami. Ingat, Statistik berbeda dengan matematik!

Sebanyak 11 lembaga survey merilis datanya, 7 diantaranya menunjukkan kemenangan Jokowi-JK, 4 lainnya merilis kemenangan Prabowo-Hatta. Perayaan kemenangan pun sontak digelar, kubu Jokowi mengambil tempat di tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, sementara Prabowo bersama Hatta Rajasa, Aburizal Bakrie dan rekan koalisi lainnya melakukan sujud syukur usai konferensi pers kemenangan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Masyarakat bingung, apa yang terjadi, siapa yang menang?. Masing-masing mengklaim menang berdasarkan data Quick Count, meski tak lama setelah itu Prabowo menyatakan tidak sepenuhnya percaya dengan hasil perhitungan cepat tersebut.

Meski begitu, apa yang disuguhkan oleh elit politik berdampak serius untuk kestabilan politik Indonesia kedepan. Ini adalah permainan tokoh elit politik yang terbilang nekat. Apa jadinya jika masing-masing pendukung sudah meluapkan kegembiraan, sebagian katanya sudah menggunduli rambut, sebagian lagi menyembelih kambing. Pada kondisi keyakinan seperti itu, massa gampang terprovokasi jika pengumuman resmi KPU nantinya tidak seperti keyakinan mereka.

Kenekatan elit politik ini juga ternyata disahuti oleh media TV mainstream. TVOne dan sejumlah televisi dalam naungan MNC group merilis 4 hasil Quick Count yang memenangkan Prabowo-Hatta, sementara MetroTV dan televisi lainnya merilis hasil 7 lembaga survey yang memenangkan Jokowi-JK. Ini juga keputusan nekat mengingat salah satu kubu pasti melakukan kebohongan, yang belum tentu terbukti, seperti yang dinyatakan oleh Jodhi Yudono seniman sekaligus jurnals senior dalam catatannya di Kompas.com. Dampaknya, jika terbukti salah, kredibilitas media akan dipertanyakan. Dan bagi media, kredibilitas adalah segalanya. Sebuah media besar tidak ingin mempertaruhkan semua kredibilitasnya karena uang atau kepentingan. Sejumlah uang tidak sebanding jika media tersebut hilang kepercayaan dan ditinggalkan pembaca atau penontonnya.

Fungsi Quick Count

Survey seharusnya tidak jadi dasar pengumuman kemenangan.

Quick Count sebenarnya merupakan alat pembanding dan juga sebagai kontrol bagi pelaksana Pemilu (KPU). Ada dua bentuk survey yang dijadikan alat pembanding yakni Quick Count dan Exit Poll. Quick Count merupakan hasil hitung cepat dari berbagai sample TPS yang disebar di wilayah-wilayah suara strategis, sementara Exit Poll adalah hasil wawancara kepada pemilih sesaat setelah dia memilih. Karenanya para pengamat lebih percaya dengan Quick Count daripada Exit Poll karena lebih didasarkan pada data statistik yang kuat dari pada pendapat hasil wawancara yang rawan bias.

Dari sejarahnya metode ini pertama kali dikenalkan pada pemilu di Filipina tahun 1986, ketika Marcos bertarung melawan tokoh oposisi Cory Aquino. Kemudian disempurnakan dengan data statistik pada pemilu di Chili 1988. Hasil hitung cepat di Filipina memenangkan Cory Aquino, sementara hasil resmi pemilu justru memenangkan rezim diktator Marcos. Inilah awal gerakan people power yang menggulingkan Marcos.

Begitu pula Pemilu di Ukraina November 2004 antara Viktor Yanukovych calon incumbent melawan Victor Yushchenko, saat pengumuman resmi menyatakan kemenangan bagi Viktor Yanukovych, hasil Exit Poll dan Quick Count  malah menunjukkan sebaliknya, dan Quick Count juga menunjukkan bukti-bukti pelanggaran pemilu. Hal ini menuai reaksi keras masyarakat dan akhirnya pemilu diselenggarakan kembali dengan kemenangan Yushchenko.

Penegasan Posisi Survey

Survey kredibel?

Dari pengalaman tersebut, perlu diperjelas apakah 11 lembaga survey Pilpres kali ini semuanya menggunakan metode Quick Count atau ada yang menggunakan Exit Poll. Kepastian ini harus dipertegas, sebab kredibilitas lembaga survey akan dipertaruhkan. Dengan kata lain masyarakat bisa jadi tidak akan percaya dengan hasil survey, jika hal itu terjadi, tidak ada lagi data pembanding yang akan mengontrol dan meminimlisir kecurangan penyelenggara pemilu (KPU). Lembaga survey yang nakal sudah seharusnya diberi sanksi tegas, karena dapat mencederai proses demokrasi. Olehnya kehadiran lembaga seperti Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) yang bisa mengaudit memberi sanksi lembaga survey saat ini menjadi sangat penting.

Dengan obyek penelitian yang sama, pemilihan presiden di Indonesia, sudah selayaknya hasilnya sejenis, kalau tidak boleh dikatakan seragam. Namun jika di Indonesia hasil survey ini berbeda satu sama lain, ini adalah keajaiban.

Mengingat Quick Count ini menggunakan metode statistik. Maka setidaknya quick count tidak terlepas dari 3 masalah error yaitu margin error, random error dan sistematic error. Berikut pembahasannya:

Pertama, Margin of Error

Margin of error adalah error yang paling populer di berbagai lembaga quick count. Margin error adalah tingkat kesalahan sampel atas populasi yang ditentukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian. Karena margin error ini adalah tingkat kesalahan sampel atas populasi maka margin of error akan mengkoreksi besaran sampel. Jika kita membuka text book statistika maka akan ada sebuah rumus perhitungan sampel dimana untuk mendapatkan sampel tertentu maka peneliti harus menentukan terlebih dahulu berapa margin of error-nya. Margin of error semakin kecil maka jumlah sampel akan semakin besar. Dengan semakin besar sampel diharapkan (tetapi tidak menjamin) hasilnya akan mendekati kenyataan (populasi).

Beberapa lembaga survei pada pilpres 9 Juli kemarin menentukan margin of error rentang 0.5% sampai dengan 2%. Saya coba hitung, dengan asumsi populasi TPS sebanyak 479 ribuan, maka sampel TPS yang akan terambil adalah 36 ribuan sampel TPS untuk margin of error 0.5%, sekitar 9 ribuan sampel TPS untuk margin error 1%, dan 2 ribuan sampel TPS untuk margin of error 2%.

Apakah ketika margin of error-nya lebih rendah maka satu quick count akan lebih akurat hasilnya dibandingkan yang lain? Jawabannya adalah belum tentu. Margin error yang lebih kecil hanya akan berimplikasi terhadap sampel yang lebih besar, jika tidak mengontrol kedua error yang lainnya. Kalau pun yang diadu adalah margin of error, maka yang pasti pemenangnya adalah hasil KPU mengingat margin of error-nya 0,0000 (nol) persen.

Kedua, Random Error

Error kedua, Random error, adalah peluang kesalahan yang mungkin terjadi akibat proses randomisasi sampel TPS. Ingat, bahwa quick count adalah proses penyimpulan hasil pemilu berdasarkan sebagian sampel TPS, bukan keseluruhan TPS.

Kita semua perlu tahu bahwa metode pengambilan sampel TPS pada quick count adalah secara proporsional sampel TPS terhadap populasi TPS wilayah yang diturunkan mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan sampai kelurahan. Setiap lembaga survei harusnya sama dalam menentukan proporsi sampel TPS terhadap populasi TPS pada masing-masing wilayah.

Nah apa yang berbeda? Yang berbeda adalah TPS mana dalam satu wilayah yang dijadikan sampel. Lembaga survei A kemungkinan berbeda dengan lembaga survei B dalam menentukan TPS mana yang dijadikan sampel. Perlu kita tahu, quick count menggunakan teknik sampling multistage sampling. Katakanlah stage terakhir yang digunakan adalah kecamatan, pertanyaannya adalah siapa yang menjamin bahwa TPS-TPS yang dijadikan sampel dalam satu kecamatan telah representatif terhadap basis pendukung kedua pasangan? Jika tidak artinya ada TPS dengan dengan jumlah basis pendukung nomor satu atau nomor dua yang lebih banyak tidak terambil. Jika stage terakhir adalah desa/kelurahan, artinya harus ada sampel TPS perwakilan dari 78.609 desa/kelurahan yang ada di seluruh Indonesia. Padahal jumlah keseluruhan sampel TPS di quick count ini saja hanya 36 ribuan TPS, itupun jika menggunakan margin of error 0,5%. Artinya masih banyak desa/kelurahan yang tidak terwakili sebagai sampel. Bisa jadi desa-desa tersebut adalah basi pendukung salah satu kadidat, bukan? Apalagi di tengah dinamika basis pendukung pilpres 2014 yang sangat berbeda dibandingkan pilpres sebelumnya. Sangat sulit mengukur tingkat representasi hasil quick count.

Ketiga, Systematic Error

Masih ada satu error lagi, dan error ini tidak bisa dikendalikan secara statistik yaitu sistematic error. Sistematic error disebabkan oleh unsur-unsur subjektivitas. Pengambilan sampel TPS yang tendensius merupakan salah satu penyebab systematic error. Oleh karena itu, salah satu kritik kepada lembaga-lembaga survei, harusnya ada satu kode etik yang mengatur bahwa penyelenggara quick count adalah bukan bagian dari tim sukses atau tidak pernah menyatakan memihak kepada salah satu pasangan. Ketidaknetralan penyelenggara quick count dapat menjadi penyebab systematic error.

Oleh karena quick count ini memungkinkan dan membolehkan hasil yang berbeda, maka marilah kita memandang hasil quick count ini dengan proporsional dan tidak lebay. Jika ada salah satu direktur eksekutif penyelenggara quick count yang menyatakan bahwa jika hasil KPU berbeda dengan hasil quick count maka KPU lah yang salah, saya kira sudah salah kaprah. Ingat quick count adalah sebagian sampel TPS bukan populasi TPS. Ingat bahwa kaidah yang digunakan adalah ilmu statistik bukan matematik. Memungkinankan banyak error di sana.

Meskipun tidak selalu, namun bisa saja lembaga survey tertentu berusaha menyenangkan siapa yang mengasapi dapur mereka, lalu melakukan hal-hal untuk mendapatkan hasil yang diinginkan sang penyandang dana. Terkait hal ini, sudah selayaknya masyarakat menyikapi dengan bijaksana mana lembaga survey yang bekerjasama atau dibayar oleh masing-masing kubu dan mana yang melakukannya dengan biaya sendiri/independen. Masyarakat juga bisa memilih untuk percaya hasil dari lembaga survey yang walaupun bekerja sama dengan salah satu kubu, namun hasilnya malah menyatakan kubu yang lain yang menang. Kembali ke kasus diktator Filipina, apa jadinya jika rezim Marcos di Filipina juga menyewa lembaga survey? Mungkin akan ia lakukan jika pertarungannya di Indonesia.

Be open minded, a man’s feet should be planted in his country, but his eyes should survey the world. – George Santayana

Categories: Uncategorized | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: