Main Hakim Sendiri – Teks Eksplanasi Kompleks Tema Sosial

Main Hakim Sendiri

Teks Eksplanasi Kompleks – Tema Sosial

Dibuat Guna Memenuhi Tugas Portofolio Mata Pelajaran Bahasa Indonesia

Oleh : Ilham Dary Athallah (XI A 3/ 11)

 

Kasus pembegalan yang marak terjadi akhir akhir ini di sekitar kita, yang diikuti dengan peringkusan sang begal di tempat kejadian perkara (TKP) oleh masyarakat seakan membuka mata kita. Bukannya ditangkap lalu diserahkan kepada pihak yang berwajib, tapi warga justru melakukan kekejaman yang mengiris hati nurani sebuah bangsa yang beradab dan taat hukum. Warga dengan tanpa ragu memukuli sang begal habis-habisan, bahkan membunuh di tempat dengan cara yang tak manusiawi, dibakar.

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi untuk orang yang melanggar hukum.

Kejadian main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat memiliki korelasi dengan kurangnya penegakan hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan huku, diantaranya:

  1. Keberpihakan peraturan perundang-undangan

Salah satu faktor yang utama adalah undang-undang yang dihasilkan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat lebih mencerminkan kepentingan pengusaha dan penguasa daripada kepentingan rakyat kebanyakan. Undang-Undang ini, kemudian membuat sebagian besar masyarakat meremehkan hukum di Indonesia karena hukum tidak dibuat untuk kesejahteraan dan kepentingan rakyat banyak.

Kita masih ingat bagaimana hilangnya beberapa pasal tentang rokok pada undang-undang tertentu, kita juga bisa mempelajari bagaimana UU Ketenagakerjaan dan UU Perseroan Terbatas sangat menguntungkan pengusaha. Inilah yang akhirnya menjadi salah satu faktor ketidakpuasan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

  1. Lemahnya kemauan pemerintah menegakkan hukum

Lemahnya kehendak konstitusional dari para pemimpin dan penyelenggara negara di Indonesia dapat dilihat dari partai yang dulu beriklan banyak soal anti korupsi, namun justru sekarang paling banyak melakukan pelanggaran hukum tersebut. Disini rakyat mulai kehilangan simpati terhadap penegakan hukum, dan kepada pemerintah.

  1. Rendahnya integritas aparat penegak hukum

Banyaknya penegak hukum yang bisa dibeli, baik untuk mengurangi masa tahanan, atau sekedar plesir ke Bali layaknya Gayus Tambunan atau memiliki fasilitas bintang lima di penjara menjadi bukti nyata lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Komisi Yudisial banyak menerima aduan tentang bagaimana perilaku hakim yang banyak melanggar kode etik. Laporan ini meskipun sulit dibuktikan, paling tidak menunjukkan bahwa dalam pandangan masyarakat, integritas aparat penegak hukum sangat rendah

  1. Paradigma penegakan hukum tanpa kebijaksanaan

Hukum memang didesain untuk statis dan sesuai aspek legal formal, tetapi seharusnya kebijaksanaan dan hati nurani sang hakim tetap disana untuk mewujudkan keadilan yang seadil adilnya. Tentu saja, maling ayam atau pencuri sandal yang dihukum 5 tahun penjara sangat tidak adil dibanding koruptor sekelas Ratu Atut sang Gubernur Banten yang hanya divonis 4 tahun penjara. Bukannya menyarankan agar maling ayam atau pencuri sandal tidak dihukum, tapi kita harus mewujudkan keadilan dengan memvonis Ratu Atut seumur hidup, misalnya.

  1. Minimnya sarana dan prasarana penegakan hukum

Menurut data yang dirilis Kemenkumham tahun 2014, penjara di Indonesia rata-rata overload (melebihi kapasitas), bahkan ada yang diisi 200% kapasitas seharusnya. Kita pun kekurangan jaksa dikarenakan peraturan saat ini yang menyatakan bahwa jaksa tidak lagi direkrut dari pengangkatan CPNS. Fasilitas penegakan hukum yang lebih baik juga kebanyakan berada di tingkat provinsi, sehingga menyulitkan apabila kasus besar terjadi di daerah. Perlu sinergi yang baik dari pemerintah dan penegak hukum untuk bersama membangun bangsa dan menegakkan keadilan.

  1. Tingkat kesadaran dan budaya hukum yang kurang di masyarakat

Tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM, melanggar lampu dan marka jalan adalah beberapa dari banyak sekali kejadian dimana menunjukkan masyarakat masih belum sadar bahwa untuk menegakkan hukum diperlukan kesadaran dari semua pihak, termasuk dari masyarakat. Sound system yang terletak di traffic light pun sering berkata, “tertib berlalu lintas merupakan cermin kepribadian anda”

Akhirnya, demi menghindari terjadinya hukum rimba di negeri kita mengalahkan hukum pidana dan perundang undangan yang berlaku, seluruh stakeholder negeri ini harus bersama sama menyadari bahwa kita perlu berjalan bersama dan beriringan untuk menegakkan hukum dan mewujudkan cita cita para pendiri bangsa. Merdeka!

Categories: Uncategorized | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: