Pemberantasan Narkoba Seharusnya Sepenuh Hati – Mari Gotong Royong Perangi Narkoba!

Pemberantasan Narkoba Seharusnya Sepenuh Hati

Opini tentang Subtema Gotong royong Perangi Narkoba

Juara I Karya Tulis Tk. Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan Pemprov Jateng

Presiden Jokowi dalam Kuliah Umum di Universitas Gadjah Mada menyebutkan, bahwa sebanyak 50 orang di Indonesia meninggal setiap hari karena narkoba. Dengan keadaan genting yang disebut oleh Presiden Jokowi sebagai Indonesia Darurat Narkoba, tidak salah memang bagi bangsa kita untuk bersikukuh menelurkan keputusan bahwa gembong narkoba layaknya Bali Nine harus dihukum mati. Tapi masalah kedaruratan narkoba bangsa belum berakhir dengan hukuman mati Bali Nine.

Silvester Obiekwe alias Mustofa, salah satu dari gembong narkoba yang sudah divonis mati dan termasuk dalam rombongan eksekusi mati bersama anggota Bali Nine, justru masih dan tertangkap basah mengendalikan bisnis narkotika dari dalam Lembaga Permasyarkatan (Lapas) Pasir Putih Nusakambangan. Oknum sipir yang diduga ikut terlibat dalam geliat bisnis narkoba dalam Lapas pun menunjukkan lemahnya moral penegak hukum.

Kepala BNNP Jatim, Brigjen Pol Iwan Ibrahim, mengungkapkan fakta yang tak kalah mengejutkan. Sekitar 700 siswa Sekolah Dasar (SD) di Jawa Timur teridentifikasi kecanduan pil koplo jenis Double L. Hal ini menunjukkan bahwa peredaran dan regenerasi pengguna narkoba telah dilakukan secara sistematis, masif, dan terstruktur hingga akar rumput. Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang mulai menggeliat sejak Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 yang menegaskan P4GN sebagai permasalahan nasional yang menonjol pun seakan tak berbekas sama sekali dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Fakta fakta di lapangan pada akhirnya menimbulkan kesan bahwa pemberantasan narkoba hanya sekedar janji manis pejabat publik dan tidak dilakukan sepenuh hati. Pemerintah pun tidak bisa disalahkan sepenuhnya dalam kegagalan pemberantasan narkoba, mengingat rakyatnya juga masih belum total dalam menyuarakan sikap anti narkoba. Masih banyak rakyat yang terjerumus dengan alasan coba-coba, atau tergiur menjadi kurir, bahkan bandar, dengan alasan desakan kondisi ekonomi. Jenis narkoba yang beredar di masyarakat pun beragam dari level ekonomis layaknya pil koplo hingga level premium seperti ekstasi atau narkoba jenis baru yang bahkan belum terdeteksi detektor tes urin ataupun belum tercantum dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Salah satu contohnya adalah zat chatinone yang mengguncang penegakan hukum di Indonesia saat tertangkap digunakan oleh Raffi Ahmad. BNNP Bali pun menyebutkan, saat ini narkoba sintetis jenis baru yang berbentuk serbuk dan cair sebanyak 261 jenis berkembang sangat cepat di Indonesia.

Masyarakat yang masih acuh dengan kepentingan bangsa atas darurat narkoba tersebar di segala usia dari belia hingga berusia lanjut. Profesinya pun beragam, ada yang berprofesi sebagai artis layaknya Raffi Ahmad, pegawai negeri sipil, polisi berpangkat perwira yang diberitakan tertangkap mengedarkan narkoba di Negeri Jiran, bahkan Ketua MK ikut terjerat lingkaran setan narkoba. Disinilah gotong royong antara pemangku kebijakan dan seluruh lapisan masyarakat harus kembali dibangkitkan. Gotong royong yang jamak dipersepsikan sekedar kegiatan bersih bersih lingkungan, harus kembali dimaknai secara harfiah layaknya cita cita pendiri bangsa kita.

Gotong royong (communal work) secara literatur dalam bahasa jawa berarti membawa bersama, yang berarti melakukan pekerjaan bersama-sama, saling menolong, bantu membantu, untuk kemudian menikmati hasil pekerjaan itu bersama-sama pula. Ada esensi besar dalam gotong royong yang kini mulai terkikis oleh sikap individualistis, makna luar biasa dari unsur gotong royong saat kita dapat berusaha bersama menurut kemampuan masing-masing, berlandaskan keikhlasan dan sukarela, dan bermanfaat bagi kepentingan bersama. Pada rapat BPUPKI, Soekarno mengusulkan dasar Negara berupa Philosofische grondslag, opsi itu adalah lima sila yang kita kenal sekarang, dan kemudian bisa diperas menjadi tiga sila, dan bisa diperas menjadi satu sila (eka sila). Eka sila itulah gotong royong.

Mengutip pidato Bung Karno saat sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 tentang usulan dasar negara, bahwa dalam pendirian Negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya, berbasis dengan gotong royong. Gotong royong adalah faham yang dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua, ho-lopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama. Pada konteks kali ini, Kepentingan bersama yang harus kita perjuangkan setelah 70 tahun Bung Karno mengungkapkan gagasannya tentang gotong royong adalah pemberantasan markoba. Istilah kekinian nya, bersih bersih narkoba.

Mewujudkan cita cita gotong royong Bung Karno, apalagi dalam konteks pemberantasan narkoba yang bersifat sistematis, masif, dan terstruktur tidak semudah membalikkan telapak tangan ditengah tingginya sikap masyarakat yang individualistis dan acuh tak acuh. Penegakan hukum adalah pilar penting usaha represif untuk menuntaskan darurat narkoba. Usaha ini dimulai dari perumusan hukum yang seharusnya dilandasi dengan asas keadilan.

Apabila kita mengamati dengan seksama, proses penegakan hukum dalam kejahatan narkotika mengandung sebuah ironi. Undang Undang Narkotika pasal 54 mengamanatkan pecandu dan korban penyalahgunaan bisa menghindar dari hukuman penjara, dan hanya menjalani rehabilitasi. Yang dimaksud dalam undang undang sebagai pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik fisik maupun psikis. Sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Tetapi, UU Narkotika memiliki dua pendekatan antara melihat pengguna narkotika sebagai korban sehingga harus direhabilitasi dengan pengguna narkotika sebagai pelaku pidana. Pasal 111 menyatakan bahwa apabila kita memiliki ataupun menyimpan narkotika akan dikategorikan pelaku pidana dan dikenai hukuman pidana. Banyak akhirnya korban penyalahgunaan karena tertangkap tangan memiliki narkotika, walau pengakuannya tidak sengaja ataupun dijebak, akhirnya termasuk dalam pelaku tindak pidana. Atau bahkan sebaliknya, orang yang benar benar memiliki ataupun menyimpan narkoba mengaku dijebak dan memohon untuk direhabilitasi dibanding dipenjara. Kasus Raffi Ahmad yang menyeret teman artisnya sekaligus anggota DPRD DKI Wanda Hamidah menunjukkan betapa peliknya pelaksanaan dari pasal pasal ini.

Di sisi lain yang sangat kontradiktif dengan pasal 54, pasal 131 dalam undang undang yang sama mengamanatkan seseorang yang hanya karena tidak melaporkan tindak pidana narkotika ke polisi bisa masuk penjara. Padahal, saksi yang tak melaporkan kasus narkotika mungkin orang yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan tindak pidana itu. Mungkin juga seseorang tersebut tidak berani melapor karena ketakutan. Bagaimana mungkin pemakai narkotika bisa tak dihukum penjara, sedangkan orang yang tak terlibat sama sekali bisa terancam pidana kurungan satu tahun dan denda maksimal 50 juta rupiah.

Selain itu, ditengah kerugian materiil akibat pecandu narkoba yang disebut oleh BNN mencapai Rp 63,1 triliun pada 2014 dengan penyalahguna yang teridentifikasi hingga 2,2% dari total populasi (4 juta jiwa), pemberantasan narkoba masih belum didampingi dengan dana yang cukup dari anggaran pusat maupun daerah. Menurut Mabes Polri, dana yang disediakan pemerintah hanya sanggup menutup 36% dari total pengeluaran penyidikan. Kepolisian pun menghadapi dilema disatu sisi dibebani ekspektasi tinggi menuntaskan pemberantasan narkoba, tapi tidak didampingi dengan dana yang cukup. Akhirnya banyak kasus yang berhenti di tengah jalan.

Disinilah esensi gotong royong mutlak diperlukan dan dilakukan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dalam memberantas narkoba. Pemerintah bersama legislatif harus melaksanakan tugas pokok fungsinya secara bijaksana dalam membuat peraturan dan memberikan dana yang cukup bagi penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus tindak pidana narkoba dan pelaksanaan rehabilitasi. Di satu sisi, penegak hukum juga tidak boleh main main dengan tugasnya yang biasa dilakukan dengan menggunakan pasal secara lentur sesuai kebutuhan. Masyarakat juga harus menyadari bahwa usaha represif yang dilakukan pemerintah adalah reaksi dari perihal yang bisa dicegah. Usaha preventif juga harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah, dengan catatan usaha preventif ini tidak dibentuk sekedar seremonial layaknya sosialisasi dan seminar yang dilakukan pemerintah pada umumnya. Perlu dilakukan gebrakan yang melibatkan komunikasi dua arah dengan cara cara revolusioner.

Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba yang dibentuk Badan Narkotika Nasional di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, Satuan Kerja, Satuan Pendidikan, hingga Lingkungan Masyarakat merupakan gebrakan yang patut diapresiasi. Masyarakat diajak untuk menyingkirkan sejenak sikap individualistis dan acuh tak acuh untuk bersama mengurai masalah darurat narkoba.

Kegiatan satuan tugas anti narkoba di SMA Negeri 1 Pati misalnya, mengusung tema blusukan Sehat Aktif Anti Narkoba (Setia) Negeriku. Sosialisasi yang pada umumnya memusatkan perhatian pada pembicara ahli dibalik menjadi pembicara ahli memusatkan perhatian pada obyek blusukan. Sosialisasi pun tidak lagi dilakukan di aula dengan materi yang padat, tetapi langsung terjun di lapangan dengan kegiatan yang menyenangkan memadukan pendidikan dan hiburan (edutainment). Sweeping yang dulunya menakutkan dengan petugas dari Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) yang tidak bersahabat pun diubah menjadi menyenangkan dengan penjelasan yang menarik dan mencerdaskan. Bapak Jokowi sendirilah yang memberikan contoh kepada kita, bahwa kini saatnya kita turun ke lapangan dan mendekatkan diri pada masyarakat. Masyarakat pun lambat laun dengan partisipasi aktif dalam kegiatan satuan tugas anti narkoba akan berubah dari obyek kegiatan menjadi subyek kegiatan, yang dengan sepenuh hati akan menjadi garda terdepan pemberantasan narkoba.

Kita harus bersama sama menyadari, bahwa solusi dari darurat narkoba yang kita hadapi saat ini sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial, adalah penerapan partisipasi masyarakat yang berbasis gotong royong. Kita, dan 260 juta warga Negara Indonesia lain haruslah sama sama meletakkan beban masalah Negara kita di pundak kita, dan menguraikannya bersama-sama mulai dari hal yang terkecil, yaitu merubah pola pikir kita dari menuntut pemerintah menyelesaikan masalah bangsa menjadi menuntut diri kita untuk turut serta mengurai masalah bangsa, dan menjunjung tinggi kerjasama dan gotong royong. Mari kita wujudkan Holopis Kuntul Baris buat kepentingan bersama, kepentingan bersama untuk mencegah dan memberantas narkoba yang bukan sekedar slogan kampanye atau pemanis bibir, tapi dengan sepenuh hati.

Ilham Dary Athallah – SMA Negeri 1 Pati

Ketua OSIS SMA Negeri 1 Pati

Penanggung Jawab Kegiatan Satgas Anti Narkoba SMA Negeri 1 Pati

Categories: Uncategorized | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: