Silaunya Gemerlap Tol Laut dan Jalur Sutra Maritim

 Silaunya Gemerlap Tol Laut dan Jalur Sutra Maritim

Esai Tema Inovasi Budaya Maritim Nusantara

Peserta LKTI Kebudayaan Tk. Nasional oleh Ditjen Kebudayaan Kemdikbud

Oleh : Ilham Dary Athallah – SMA Negeri 1 Pati

tol

”Tiga puluh tahun yang lalu, saya mendengar dari profesor saya di ruang kelas bahwa Indonesia punya potensi besar dengan kekayaan sumber dayanya. Tiga puluh tahun sudah lewat, saya sudah menjadi profesor, tetapi saya masih mengatakan hal yang sama ke murid-murid saya,” – Koh Young-hun

Hampir tujuh puluh tahun Indonesia merdeka. Kebesaran bangsa Indonesia dan konsep kejayaan di laut, atau biasa disebut Jalesviva Jayamahe sudah jamak kita dengar. Bukannya terwujud, justru semboyan angkatan laut kita hanya menjadi slogan pepesan kosong, kalau tidak boleh disebut dongeng pengantar tidur selama ini.

Pemimpin silih berganti, tapi energi para pemimpin bangsa ini lebih banyak habis terkuras untuk carut marut ganasnya politik dan korupsi yang menggerogoti bangsa ini. Presiden Gus Dur, sebagai penggagas Kementrian Kelautan, harus berjibaku dengan pemakzulan dan pro kontra atas konsep pluralismenya. Gagasan kemaritiman yang sempat pada zaman Presiden SBY dilemparkan wacana “Pendulum Nusantara” oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan juga justru tenggelam dan hanya sayup sayup terdengar ditengah gempuran kasus Century dan Hambalang. Pemerintahan terbaru yang dinahkodai Presiden Joko Widodo dengan pion paling depan Menteri Kelautan Perikanan Susi Pudjiastuti, justru membuat gebrakan dan mengingatkan seluruh rakyat sekali lagi, bahwa konsep kemaritiman adalah vital bagi pengembangan bangsa. Hampir setiap hari kini kita lihat pembahasan tentang kemaritiman di media massa. Kementerian Koordinator Kemaritiman pun dibentuk guna memuluskan langkah pengembangan industri maritim bangsa.

Ada beragam gebrakan dalam bidang kemaritiman yang telah dilakukan Pemerintahan Kabinet Kerja yang banyak memperoleh dukungan, dan tidak sedikit pula yang kontra. Ada kebijakan pelarangan penggunaan cantrang, pembakaran kapal illegal fishing, penghentian pembangunan Jembatan Selat Sunda, dan konsep tol laut yang disandingkan dengan rencana bersama dengan Tiongkok untuk membentuk Jalur Sutra Maritim (Maritime Silk Road) abad 21.

Konsep Tol Laut

Konsep tol laut pertama kali didengungkan Presiden Jokowi saat debat calon presiden yang membahas tentang ekonomi. Tidak salah memang, kita mengingat kembali sejarah kejayaan bangsa kita semasa zaman kerajaan hindu layaknya Sriwijaya yang bertumpu pada perdangan di Sungai Musi dan Batanghari. Ataupun Sungai Brantas yang sempat menjadi tumpuan tiga kerajaan pada zamannya masing-masing : Kediri, Singosari, dan Majapahit . Bahkan, sungai dan laut dapat disebut sebagai urat nadi kehidupan. Peradaban-peradaban manusia pertama berkembang di sekitar tepi sungai. Sungai Nil, Eufrat dan Tigris, atau Yang Tze Kiang dan Huang Ho masing-masing menghidupkan peradaban pertama di Mesir, Mesopotamia, dan Cina.

Kerajaan Majapahit berkembang bukan hanya dari basis ekonomi pertanian namun juga pengembangan kegiatan pelayaran dan perdagangan sebagai sebuah negara maritim. Perdagangan laut itu bukan hanya dilakukan antara satu daerah dengan daerah lain di Nusantara, tetapi juga perdagangan internasional dengan kawasan yang lebih luas. Berdasarkan catatan Musafir Cina bernama Ma Huan yang berkunjung ke Majapahit dalam masa akhir pemerintahan Hayam Wuruk, dapat diketahui bahwa kehidupan masyarakat dan perekonomian Majapahit masa itu relatif maju dengan pengembangan pertanian dan perdagangan rempah dan bahan makanan pokok. Pelabuhan Canggu telah menjadi pintu gerbang Majapahit dalam perdagangan internasional dan menjadikan Majapahit kerajaan yang termasyhur pada zamannya.

Barang-barang impor telah dikenal oleh masyarakat Majapahit hingga pedalaman seperti tekstil dari India dan barang-barang dari Cina seperti mata uang, barang pecah belah sampai batu mulia.  Chao Ju-Kua juga memberikan kesaksian bahwa komoditas Cina yang dibeli oleh para pedagang Jawa mencakup emas, perak, sutera, pernis, dan porselin. Begitu berkembangnya daya beli para pedagang Jawa sehingga menyebabkan Kekaisaran Cina pernah melarang perdagangan dengan Jawa karena menyebabkan terjadinya penyedotan mata uang Cina ke Jawa melalui perdagangan rempah-rempah, khususnya lada. Kemasyhuran perdagangan Majapahit ini juga diikuti dengan kekuatan armada laut dan ekspansi daerah jajahan layaknya Pelabuhan di Tuban hingga Sumpah Palapa yang bertekad menyatukan Nusantara hingga Tumasik (Singapura). Ini semua terjadi didasari kuatnya posisi Majapahit dalam jalur perdagangan internasional dan kuatnya aksesibilitas antar pulau, atau yang kini dikenalkan Presiden Jokowi sebagai tol laut.

Hasil kajian tim pendahulu yang dibentuk pada era Presiden Soeharto, dengan hasil bahwa jembatan jauh lebih baik dibanding pengembangan fasilitas pelabuhan untuk menghubungkan tri nusa, menggambarkan adanya pemahaman bahwa laut agaknya tak dianggap sebagai ruang hidup, hingga aspek integrasi spasial mengalami perubahan makna. Dan jembatan merupakan bukti adanya mindset pembangunan daratan, layaknya usulan Jembatan Selat Sunda. Karena negara lain dengan kondisi geografi yang serupa pun, belum tentu akan memikirkan jembatan sebagai solusi keterhubungan. Selain kenyataan bahwa Anak Gunung Krakatau masih aktif dan bisa menghancurkan jembatan ini kapan saja, pendulum point chaud pivot geografi dunia (arus utama pertarungan) sudah pasti jatuh di kawasan Asia-Pasifik, kawasan di mana Indonesia dipaksa atau terpaksa oleh keadaan harus siap menjadi pemain utama, baik secara kekuatan militer angkatan laut ataupun kekuatan fasilitas ekonomi perdagangan kelautan apabila berbicara konteks kondisi masa kini. Tentunya diperlukan armada laut dan fasilitas kelautan yang kuat untuk melayani konektivitas antar pulau maupun antar negara sebagai komunitas global. Disinilah esensi konektivitas maritim mutlak diperlukan bagi kemajuan bangsa.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah dengan panjang mencapai 5.200 km dan lebar mencapai 1.870 km. Indonesia memiliki 17.508 gugusan pulau.Panjang garis pantai Indonesia mencapai 94.156 km (peringkat keempat di dunia). Jumlah pelabuhandi Indonesia mencapai 2.154. Potensi lokasi geografis Indonesia yang sangat strategis memungkinkan Indonesia memiliki akese langsung ke pasar terbesar di dunia. Hal ini karena Indonesia dilewati oleh satu Sea Lane of Communication yaitu Selat Malaka dimana jalur ini menempati peringkat pertama dalam jalur pelayaran kontainer global. Dengan potensi geografis yang dimiliki sudah selayaknya Indonesia memiliki sistem transportasi laut yang maju dan handal dan mulai meninggalkan konsep road oriented menuju rail and sea oriented.

Konsep Rail and Sea Oriented

Tol Laut atau Pendulum Nusantara adalah sebuah sistem transportasi barang dengan menggunakan kapal berukuran besar (kapasitas 3000 – 4000 TEU) yang melewati sebuah jalur laut utama dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia secara rutin. Karena pola gerakannya dari barat ke timur dan kemudian berbalik arah timur ke barat layaknya gerakan sebuah pendulum, maka program ini sempat dijuluki Pendulum Nusantara, hingga pada saat kampanye pemilihan presiden lalu, Presiden Jokowi mempopulerkan istlah “Tol Laut” sebagai pengganti Pendulum Nusantara. Proyek ini dapat menjadi stimulus pengambangan pelabuhan, karena saat ini baru Tanjung Priok yang bisa disandari kapal besar dan digunakan sentral Indonesia dalam melakukan perdagangan internasional (International hub) (LWS 14 Meter – Maksimal 5000 TEU).

Di dalam jalur laut utama tersebut terdapat lima pelabuhan utama yang akan disinggahi oleh kapal-kapal berukuran besar, yaitu Belawan (Medan), Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Makassar dan Sorong (Papua). Kelima pelabuhan ini juga berfungsi sebagai titik simpul atau penghubung regional bagi daerah di sekitarnya (disebut dengan loop). Barang-barang akan dikirim ke pelabuhan di sekitarnya menggunakan kapal yang lebih kecil (total 24 pelabuhan terkoneksi).

Dengan adanya kapal besar yang rutin berlayar dari barat ke timur dan sebaliknya tersebut diharapkan dapat terjadi transportasi barang yang lebih murah dan efisien, dimana biaya angkutnya tidak hanya bergantung pada satu trayek saja, melainkan seluruh trayek menjadi memiliki peranan.

Menurut konsep tol laut, bila kapal yang melintas di jalur utama rutin berlayar maka harga kebutuhan di Papua tidak akan berselisih banyak dibandingkan di Jawa. Kondisi saat ini di lapangan yakni tanpa jalur distribusi yang baik, disparitas harga kebutuhan antara Papua dan Jawa berlipat-lipat. Presiden Jokowi menyatakan bahwa kebutuhan layaknya semen, di Jawa semen berharga Rp 60.000 – Rp. 70.000 per sak sementara di pedalaman Papua berharga Rp 1.000.000 – Rp 1.500.000 per sak. Kondisi ketimpangan harga tersebut dinilai sebagai praktik ketidakadilan akibat sistem logistik yang perlu perbaikan. Selain tol laut, pemerintah berkomitmen menghubungkan seluruh daerah di Indonesia lewat jalur kereta api. Sehingga, distribusi logistik, maupun mobilitas masyarakat dapat terhubung. Karena saat ini terutama di daerah Papua yang didominasi perbukitan curam, antar kabupaten hanya bisa dihubungkan lewat udara.

Ide kelautan Presiden Jokowi muncul tak lama setelah para pemimpin Tiongkok melontarkan gagasan jalur sutra laut. Sebagaimana dipaparkan Rizal Sukma sebagai tim sukses Presiden Jokowi, visi tersebut memiliki lima elemen utama, yaitu budaya maritim, infrastruktur maritim, sumber daya maritim, diplomasi maritim, dan pertahanan maritim. Visi ini dirasa cocok dengan konsepsi jalur sutra maritim. Keintiman antara Presiden Jokowi dan Presiden Tiongkok, Xi Jinping pun terlihat saat perhelatan peringatan 60 tahun Konfrensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, beberapa waktu lalu.

Jalan sutra maritim merupakan upaya untuk menghubungkan pelabuhan di Tiongkok dengan negara-negara ASEAN melalui Selat Malaka dan negara Asia Tenggara, hingga negara-negara di Asia Tengah (Srilangka, Banglasdeh, India, Maladewa, Pakistan) melalui Samudra Hindia, dan negara-negara di Timur Tengah hingga Eropa selatan melalui Laut Merah dan Laut Mediterania; yang akhirnya bertemu dengan jalan sutra darat di Eropa Tengah.

Presiden Xi ingin menghidupkan kembali jalur perdagangan laut yang dikembangkan saudagar Tiongkok pada awal abad masehi. Ambisi ini merupakan upaya besar untuk membangun kembali zaman emas Kekaisaran Tiongkok yang memiliki hubungan perdagangan dan kemajuan perkembangan teknologi yang erat dengan negara-negara di Asia dan Eropa. Sebagai penjelajah pertama dari Eropa, Marco Polo dibuat takjub oleh kemasyhuran Tiongkok pada zamannya, yang pada akhirnya memperkenalkan mesiu dan berbagai teknologi yang maju yang mempererat perdagangan melalui jalur sutra.

Untuk mewujudkan gagasan ini, pemerintah Tiongkok menyiapkan dana, teknologi, dan pengaruh untuk membangun infrastruktur yang diperlukan. Negara Tiongkok yang saat ini memiliki jumlah populasi terbesar di dunia, didampingi dengan cadangan devisa dan kekuatan ekonomi yang kuat jelas tidak memiliki halangan berarti untuk sekali lagi mendominasi perdagangan dunia. Inilah sebenarnya yang harus dicermati, Dikarenakan Tiongkok memiliki ambisi sangat besar untuk membanjiri dunia dengan produk industrinya, diarenakan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang terlalu pesat yang menyebabkan over production di negaranya. Jalur Sutra Maritim dan Tol Laut harus dikaji lebih dalam dan negara wajib melakukan usaha preventif dari kepentingan Tiongkok yang dibentuk sedemikian rupa sebagai hidden agenda.

Sarat Kepentingan Tiongkok

Tidak ada yang salah dengan investasi. Indonesia sebagai ‘Poros Maritim Dunia’ adalah megaproyek investasi besar yang realisasinya membutuhkan lebih dari yang dapat dialokasikan oleh anggaran negara (APBN). Oleh karena itu investasi dibutuhkan dalam rangka membangun infrastruktur pendukung seperti pelabuhan-pelabuhan baru yang modern dan dikelola dengan baik. Namun demikian, perlu diamati dengan hati-hati bahwa investasi dari negara besar biasanya masuk satu paket dengan kepentingan-kepentingan negara tersebut, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Inilah potensi ancaman yang harus benar-benar diantisipasi oleh pemerintah Indonesia.

Dinamika politik dan ekonomi internasional mengalami pergeseran yang signifikan paling tidak dalam kurun waktu kurang lebih sejak sepuluh tahun ke belakang. Pergeseran pusat perkembangan ekonomi dunia dari kawasan Amerika dan Eropa ke timur yaitu di kawasan Asia Pasifik ditandai dengan menguatnya peran Tiongkok sebagai negara adidaya baru, melalui doktrin maritim string of pearl yang menjanjikan perkembangan ekonomi negara-negara Asia. Investasi Tiongkok bukannya tanpa tujuan, Tiongkok berkehendak untuk membangun sekaligus menguasai jalur perdagangan negara-negara strategis di sepanjang wilayah jalur laut Tiongkok selatan dan Selat Malaka, yang dulunya adalah jalur perdagangan sutra. Normalisasi posisi Jepang sebagai kekuatan dunia yang ditandai dengan menguatnya peran militer Jepang di kancah internasional juga menjadi turning point penting pergeseran kekuatan dunia.

Pergeseran pusat perkembangan perekonomian dunia ini antara lain disebabkan oleh beberapa faktor; yang pertama adalah dinamika yang terjadi di benua lain dimana Eropa sedang sibuk dengan pemulihan perekonomian mereka paska resesi, Amerika Latin yang tetap bersikukuh untuk mengimbangi dominasi Amerika Serikat, Timur Tengah yang masih berkutat dengan fenomena Arab Spring dan ISIS, dan Afrika yang fokus berjuang melawan endemi virus Ebola. Faktor yang kedua adalah potensi sumber daya alam yang cukup berlimpah dikawasan Asia Pasifik untuk menopang kebutuhan energi Tiongkok yang semakin melonjak akibat ledakan pertumbuhan industri. Hal inilah yang membuat Tiongkok memiliki kehendak yang begitu luar biasa untuk sekali lagi mengulangi kesuksesan masa lalunya pada Dinasti Qing.

Menguatnya peran Tiongkok ini tentunya bukan tanpa reaksi dari negara-negara lain yang memiliki kepentingan di kawasan. Reaksi terutama datang dari Amerika Serikat sebagai negara yang ingin mempertahankan statusnya sebagai satu-satunya kekuatan adidaya dikawasan, dan di dunia. Dengan kata lain, dapat disebut bahwa pergeseran pusat perekonomian dunia ke kawasan Asia Pasifik yang mayoritas negara-negara di dalamnya adalah negara kepulauan, telah memancing terjadinya emerging rivalry. Dalam perspektif realisme hal ini muncul secaraalami diakibatkan oleh perimbangan kekuatan dan kekuasaan negara-negara besar pemilik kepentingan di kawasan Asia Pasifik. Bukannya mustahil, Tiongkok akan memposisikan Bangsa Indonesia untuk patuh kepada Tiongkok layaknya apa yang telah dilakukan Bank Dunia dan IMF yang dimotori negara negara barat saat Indonesia mengalami krisis. Indonesia perlu secara cermat memperhatikan segala kesepakatan, dan mengusahakan agar tidak terjadi ketergantungan pada asing.

Kini, rivalitas antar negara-negara besar bukan lagi terjadidi daratan (continent), tetapi berpindah ke mandala laut atau samudera. Contoh terkini adalah, pertikaian di laut Tiongkok selatan yang cukup kaya akan sumber daya alam, dimana claimant states adalah Tiongkok dan negara-negara sekitar yang tergabung dalam ASEAN, yang turut serta Amerika Serikat dalam membuat bara api persaingan semakin panas. Sikap Tiongkok yang dengan berani membangun pulau buatan dan landasan pacu di Kepulauan Spratley yang sedang disengketakan, menunjukkan dalam segala perspektif, Tiongkok tetap mengedepankan kepentingan negaranya pribadi dibanding perdamaian dan stabilitas di Laut Tiongkok Selatan.

Perspektif lain dalam membaca hadirnya kepentingan-kepentingan negara besar di kawasan Asia Pasifik dalam rangka perebutan posisi strategis menyambut pergeseran pusat perkembangan ekonomi dunia adalah, melalui kacamata pertarungan ideologis untuk memperebutkan sumber daya alam di negara-negara sekitar kawasan Asia Pasifik, termasuk negara-negara ASEAN. Secara eksplisit berarti pertarungan ideologis antara kekuatan neo-liberal AS, dengan Kapitalisme Tiongkok dalam berebut pengaruh untuk menguasai sumber daya alam. Serupa dengan masa perang dingin tetapi lebih kompleks. Dengan demikian konflik laut Tiongkok selatan hendaknya tidak hanya dilihat sebagai konflik perbatasan dan perebutan jalur perdagangan antara Trans-Pasifik Amerika atau Jalur Sutra Maritim Tiongkok semata, tetapi juga sebagai trend baru pertarungan kepentingan antara Tiongkok dan AS yang berpeluang melebar ke kawasan dan negara-negara sekitarnya. Hal ini dapat mengganggu ideologi bangsa sebagai negara yang menganut paham bebas aktif yang tercantum dalam konstitusi kita dan Thousands Friends, Zero Enemy yang digagas Presiden SBY. Jangan sampai, kita terjebak dan berpihak dengan satu pihak tertentu yang justru akan menimbulkan konflik berkepanjangan.

Selain itu, ditengah gempuran perdagangan bebas yang diprakarsai Asean China Free Trade Area (ACFTA) yang disepakati bersama dan telah dimulai pada tahun 2010, Indonesia telah digempur oleh produk impor yang memicu deindustrialisasi dan memperlebar defisit neraca perdagangan. Apalagi, ketika 24 pelabuhan dibuka untuk perdagangan dengan 5 pelabuhan kapal besar untuk hub internasional membuat kita rentan akan komoditi impor dari negara lain.

Perdagangan Indonesia pun kini berada di titik nadir. Posisi defisit neraca perdagangan nonmigas RI yang mencapai US$4,16 miliar pada kuartal IV/2014 atau melesat lebih dari 330% secara year-on-year (yoy). Hal ini diperparah dengan ekspor Indonesia ke Tirai Bambu yang masih didominasi oleh komoditas atau raw material,yaitu bahan bakar mineral US$4,77 miliar dan lemak dan minyak hewan/nabati US$2,69 miliar. Selain itu, kombinasi bubur kayu/pulp, dan berbagai produk mentah lainnya menyumbang devisa bagi negara. Hal ini menunjukan kita masih bertumpu pada ekspor hanya barang mentah dan mengimpor barang jadi. Bukannya mustahil, defisit yang harus kita tanggung atas devisa yang kita buang sia sia ke luar negeri akan semakin parah dengan membuat ketergantungan daerah daerah di Indonesia dengan konektivitas perdagangan Indonesia yang terhubung langsung dengan Tiongkok dan Jalur Sutra Maritim.

Menyikapi Kerjasama Secara Bijaksana

Dengan latar belakang dinamika Asia Pasifik yang saat ini sarat atas kepentingan ekonomi dan politik negara-negara besar sepeti Tiongkok, Rusia, Amerika Serikat dan Jepang, ditambah dengan dinamika ASEAN yang terletak di pusat Asia Pasifik, posisi Indonesia sebagai ‘Poros Maritim Dunia’ adalah kebijakan yang jika dilaksanakan dengan cermat dan hati-hati akan membuka peluang bagi terwujudnya Indonesia sebagai negara maritim yang maju, besar,kuat dan berdaulat baik secara ekonomi maupun politik. Namun demikian, jika pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak berhasil dalam mengawal realisasi Indonesia sebagai ‘Poros Maritim Dunia’ dengan baik, maka momentum dan peluang baik ini hanya akan menjadi pintu masuk bagi kepentingan ekonomi dan politik negara-negara besar.

Dalam perspektif jangka panjang, masuknya kepentingan ekonomi dan politik negara-negara besar ini, berarti Indonesia hanya akan menjadi arena pertarungan kepentingan negara-negara tersebut dalam menguasai sektor-sektor perekonomian maritim dari hulu ke hilir. Jika ini dibiarkan terjadi, maka tidak akan ada ruang untuk bangsa Indonesia bisa bangkit sebagai kekuatan maritim yang diperhitungkan sebagaimana yang telah dibuktikan oleh fakta sejarah kejayaan Zaman Majapahit maupun Sriwijaya.

Ketika ingin merumuskan dimana posisi kita didalam perubahan geopolitik dan geoekonomi saat ini, doktrin kemaritiman yang tidak terlepas dari ideologi Pancasila menjadi sangat penting. Doktrin tersebut adalah bagaimana kita melihat diri kita sebagai sebuah bangsa. Semua langkah-langkah diplomasi Indonesia diharapkan bisa didasarkan pada cara pandang kita kepada diri kita sebagai sebuah bangsa dan cara pandang kita terhadap dunia yang lebih luas, yaitu melihat laut bukan sebagai halangan tetapi menjadi penghubung dan jalur peningkatan kesejahteraan bangsa serta tanpa melupakan jati diri kita sesunguhnya.

Penerapan doktrin diatas hanya akan efektif jika kepemimpinan nasional sebagai kekuatan imperatif mampu menjadi teladan yang berkarakter dan berideologi Pancasila, serta memiliki visi kemaritiman yang kuat. Jika kepemimpinan nasional lemah, tidak berkarakter, mudah terbuai janji manis investasi, dan hanya mengikuti kepentingan asing, serta tidak memperjuangkan kepentingan nasional, maka Indonesia hanya akan menjadi sasaran pertarungan kepentingan-kepentingan asing dalam level ideologis dan praktis. Sehingga, Bangsa Indonesia di masa yang akan datang akan menjadi bangsa yang tidak memiliki karakter dan jati diri yang jelas, utamanya ketika menentukan kebijakan-kebijakan strategis terkait rakyat, bangsa, dan negara.

Jika Indonesia mampu menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif dalam mengawal pelaksanaan kebijakan poros maritim dunia di kawasan, serta tidak terjebak dalam keberpihakan kepada satu kepentingan negara besar, maka Indonesia dapat menjadi kekuatan maritim baru, stabilisator di kawasan, diperhitungkan dan mendapatkan pengakuan dari negara-negara di kawasan.

Sekalipun membutuhkan investasi yang besar dalam pembangunan pelabuhan, rel kereta api, dan pengadaan kapal untuk mendukung realisasi poros maritim dunia, pemerintah juga harus kritis dalam menyikapi tawaran bantuan Tiongkok. Karena pembangunan infrastruktur maritim melalui skema pembukaan pelabuhan sebagai hub internasional berpotensi membanjiri pasar domestik dengan barang impor. Proteksi dan pengawasan dalam pelaksanaan kesepakatan mutlak diperlukan karena kepentingan nasional harus tetap dikedepankan dalam setiap pengambilan keputusan demi pembangunan dan kemajuan bangsa. Jangan sampai, kita tidak untung, dan justru buntung, dengan kesepakatan kita dan Tiongkok dalam hal mewujudkan konektivitas bangsa lewat laut yang merupakan agenda utama Nawacita Presiden Joko Widodo. Jalesviva Jayamahe!

LAMPIRAN

tol

Gambar 1: Konsep Tol Laut dan Jalur Sutra Abad 21

Sumber : Katadata.com

tol2

Gambar 2: Konsep Jalur Sutra Maritim Abad 21

Sumber : CNN Indonesia

Categories: Uncategorized | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: